BPSNT Pontianak Wilayah Kalimantan

 
Home
Forum
Sahabat BPSNT
Gallery
Koleksi Perpustakaan
Video

Beranda

  • Selamat Datang
  • Foto Balai
  • Alamat Balai
  • Alamat Kontak


  • Profil Instansi

  • Sambutan
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Tugas Pokok & Fungsi
  • Struktur Organisasi
  • Pimpinan dan Staf

  • Informasi

  • Publikasi Kegiatan
  • Agenda Penelitian
  • Rubrik Budaya & Sejarah

  • Rubrik Budaya dan Sejarah

     

    SISTEM PERLADANGAN DAN KEARIFAN TRADISIONAL ORANG DAYAK DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA HUTAN1

     

    Arkanudin2

     

     

    Pendahuluan

                Manusia adalah makhluk yang berkebudayaan. Dengan kebudayaan yang dimilikinya manusia tidak hanya dapat menyelaraskan tetapi juga dapat merubah lingkungannya demi kelangsungan hidupnya. Hal ini karena kebudayaan itu, merupakan keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan kemampuan-kemampuan lainnya serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Garna, 1996: 157). Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa dengan kebudayaan yang berisi seperangkat pengetahuan tersebut oleh manusia dapat dijadikan alternatif untuk menanggapi lingkungannya, baik fisik maupun sosial.

                Seperangkat pengetahuan yang diperoleh oleh manusia merupakan suatu proses pembelanjaan dari apa yang dilihat, diraba, dirasa dari lingkungannya, yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk perilaku serta diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Ketika manusia mengaktualisasikan perilaku yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang positif terhadap lingkungannya, maka manusia akan menjadi arif dalam mengelola sistem kehidupan yang berwawasan lingkungan. Nilai-nilai kearifan mengelola sumber daya alam sangat penting, karena secara empiris salah satu aspek fenomena krisis yang paling mengkhawatirkan bilamana dalam pengeksploitasian sumber daya alam tidak dilakukan secara arif, maka lambat laun akan menjurus kepada kehancuran atau kepunahan. Salah satu contoh model kearifan tradisional dalam pengelolaan hutan adalah kegiatan sistem perladangan berpindah yang dilakukan oleh orang Dayak di Kalimantan.

     

    Sistem Perladangan merupakan bukt kearifan tradisional orang Dayak dalam mengelola sumber daya hutan

                Ukur (dalam Widjono, 1995: 34), menjelaskan bahwa sistem perladangan merupakan salah satu ciri pokok kebudayaan Dayak. Atas dasar inilah Widjono (1998: 77) secara tegas menyatakan bahwa orang Dayak yang tidak bisa berladang boleh diragukan kedayakannya, karena mereka telah tercabut dari akar kebudayaan leluhurnya.

                Ave dan King (dalam Arman, 1994: 129), mengemukakan bahwa tradisi berladang (siffing cultivation atau swidden) orang Dayak sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka merupakan sebagai mata pencaharian utama. Sellato (1989) dalam Soedjito (1999: 115), memperkirakan sistem perladangan yang dilakukan orang Dayak sudah dimulai dua abad yang lalu. Bahkan Mering Ngo (1990), menyebutkan cara hidup berladang di berbagai daerah Kalimantan telah dikenal 6000 tahun Sebelum Masehi.

                Dalam kontek pengeolaan sumber daya hutan berwawasan kearifan tradisional, pada dasarnya dikalangan orang Dayak memiliki cara-cara tertentu dalam memperlakukan kawasan hutan. Menurut Bamba (1996: 14), orang Dayak memandang alam tidak sebagai asset atau kekayaan melain sebagai rumah bersama. Konsep rumah bersama ini terlihat dalam setiap upacara yang mendahului kegiatan tertentu yang berkaitan dengan memanfaatkan hutan, dimana selalu terdapat unsur permisi atau minta izin dari penghuni hutan yang akan digarap. Suara burung atau binatang tertentu menjadi sarana komunikasi antara manusia dengan penghuni alam.  

                Menurut kepercayaan orang Dayak, bilamana dalam aktivitas berladang terutama dalam memilih lokasi ayang akan digarap, bilamana menjumpai berbagai macam tanda-tanda, seperti suara burung dan binatang tertentu, maka perlu dilakukan upacara dengan mempersembah sesajen dengan maksud agar roh-roh halus yang memiliki kekuatan gaib tidak menganggu kehidupan mereka baik secara individu ataupun kelompok dalam melakukan.

                Berbagai kepercayaan sebagaimana yang digambarkan tersebut, menandakan bahwa orang Dayak memiliki persentuhan yang mendalam terhadap mitos, yakni suatu kejadian yang dipandang suci, atau peristiwa yang dialami langsung oleh para leluhur, meskipun waktu terjadinya peristiwa itu tidak dapat dipastikan secara historis, namun sejarah kejadian itu bagi orang Dayak berfungsi sebagai norma kehidupan. Pemikiran seperti itu melahirkan suatu persepsi mereka tentang kearifan pengelolaan sumber daya huta (Widjono, 1995: 34).

                Dalam berladang pada suku Dayak umumnya yang mejadi prioritas utama bukan produktivitas tetapi adanya keanekaragaman tanaman yang ditanam. Hal ini dapat dipahami karena suku Dayak bersifat subsisten. Keanekaragaman ini diperlakukan dalam semua jenis usaha pertanian termasuk juga dalam usaha kebun karet. Dalam kegiatan berladang yang ditanam tidak hanya tanaman padi, tetapi juga ditanam berbagai jenis sayur-mayur yang umurnya relatif pendek dibandingkan dengan umur padi.

                Disamping menanam berbagai jenis sayur-mayur ditenah lading, juga mereka menyempatkan diri untuk menanam berbagai jenis pohon buah-buahan di sekitar pondok. Kalau diamati jenis tanaman yang ditanami antara lain tengkawang, durian, langsat, nangka, rambai, rambutan, kelapa, pinang, pisang dan lain-lain. Pohon-pohon itu juga merupakan sebagai pratanda bahwa hutan tersebut sudah ada yang mengolahnya dan jika orang lain ingin membuka lading di tempat itu, haruslah minta izin kepada yang pertama kali membuka hutan itu. Kemudian setelah seluruh pertahapan dalam kegiatan berladang itu dilakukan hingga selesai panen, bekas ladang itu sebagiannya mereka tanam kembali dengan pohon karet. Sedangkan bagian lain dibiarkan tumbuh menjadi hutan kembali dengan maksud, suatu saat dapat dibuka kembali menjadi ladang.

                Kearifan tradisional melalui penanaman kembali berbagai jenis pohon buah-buahan yang bermanfaat serta berbagai jenis tanaman keras pada bekas ladang ini, menurut Widjono (1998) telah mematahkan mitos tenta peranan orang Dayak dalam merusak linkungan. Menurut Dove (1988); Mubyarto (1991) dan Widjono (1996: 107), ada tiga mitos yang mendasari pikiran para ahli tentang para peladang Dayak ini: pertama para peladang memiliki tanah secara komunal dan mengkonsumsi hasilnya secara komunal pula dan tidak memiliki motivasi untuk melestarikannya; kedua mitos yang selalu menganggap bahwa perladangan merusak hutan dan memboroskan nilai ekonomi hutan, ketiga mitos yang mengaggap bahwa sistem ekonomi mereka bersifat subsistem dan terlepas dari ekonomi pasar.

                Secara tradisional sistem dan pola pengelolaan sumber daya hutan di Kalimantan masih dapat kita temukan, dimana masing-masing memiliki karakteristik yang belum tentu dapat diduplikasi di tempat lain, misalnya di Kalimatan Barat kita kenal adanya sistem pengelolaan sumber daya hutan yang disebut dengan istilah tembawang, sedangkan di Kalimantan Timur dikenal dengan istilah Simpukng Munan dan ragam simpukng lainnya. Sistem pengelolaan sumber daya hutan oleh orang Dayak tersebut secara ekonomis terbukti mampu memberikan konstribusi untuk pendapatan keluarga sekaligus melestarikan sumber daya hutan.

                Berbagai tuduhan yang dialamatkan terhadap mereka sebagai perusak hutan tidaklah beralasan, hal ini karena dalam memanfaatkan hutan sebagai areal ladang peralatan yang digunakan hanyalah mengandalkan kapak dan parang. Berbeda dengan para pemegang HPH yang memobilisasi banyak pekerja dan memanfaatkan tekhnologi tinggi. Pengelolaan hutan dengan memanfaatkan tekhnologi tinggi membuat konsep berladang sebagai salah satu model kearifan suku Dayak semakin tergusur dan nampaknya hal ini hanya akan tinggal menjadi cerita sejarah orang Dayak dalam mengelola sumber daya alam.

     

    Penutup

                Kearifan tradisonal orang Dayak dalam mengelola sumber daya hutan, secara hakiki pada dasarya berpangkal dari sistem religi yang menuntun dan meneladani masyarakat Dayak untuk senantiasa berperilaku serasi dengan dinamika alam semesta.

                Meskipun apa yang dilakukan orang Dayak tersebut, ada yang tidak logis karena mereka masih percaya bahwa alam semesta ini penuh dengan kekuatan gaib, sehingga dalam setiap memulai sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan selalu terdapat unsur permisi atau minta izin terhadap penghuni hutan. Namun secara sosiologis tradisi atau adat istadat yang dilakukan orang Dayak tersebut adalah semata-mata merupakan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, sehingga harapan yang lebih jauh adalah tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

                Kearifan tradisional yang dimiliki oleh orang Dayak, terutama dalam mengelola sumber daya hutan, memang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak untuk melestarikannya, karena hal tersebut merupakan nilai-nilai tradisional yang berakar dari budaya bangsa.

     

     

    DAFTAR  PUSTAKA

     

    Arman, Syamsuni. 1989. Perladangan Berpindah Dan Kedudukannya Dalam Kebudayaan Suku-Suku Dayak Di Kalimantan Barat, Pontianak: Makalah disampaikan dalam Dies Natalis XXX dan Lustrum VI Universitas Tanjungpura.

     

    Bamba, John, 1996. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Menurut Budaya Dayak Dan Tantangan Yang Di Hadapi, Dalam Kalimantan Review, Nomor 15 Tahun V, Maret-April 1996, Pontianak.  

     

    Dove, Michael R. 1988. Sistem Perladangan Di Indonesia: Studi kasus di Kalimantan Barat, Yogyakarta: Gajahmada University Press.

     

    ---------. 1994. Kata Pengantar, Ketahanan Kebudayaan dan Kebudayaan Ketahanan, Dalam: Paulus Florus (ed), Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi, Jakarta: LP3S-IDRD dengan Gramedia Widiasarana Indonesia.

     

    Garna, Judistira, K. 1996. Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi, Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.

     

    Ignatius. 1998. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kampung Menyumbung (Sub Suku Dayak Rio), Dalam, Kristianus Atok, Paulus Florus, Agus Tamen (ed), Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat, Pontianak: PPSDAK Pancur Kasih.

     

    Mering, Ngo. 1990. Inilah Peladang, dalam: Prospek No. 3 Tahun 1, 13 Oktober 1990.

     

    Mudiyono. 1990. Perubahan Sosial dan Ekologi Peladang Berpindah, Pontianak: Dalam Suara Almamater Universitas Tanjungpura, No. II Tahun V November 1990.

     

    Soedjito, Herwasono. 1999. Masyarakat Dayak: Peladang Berpindah dan Pelestarian Plasma Nutfah, Dalam Kusnaka Adimihardja (editor), Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi, Pendayagunaan Sistem Pengetahuan Lokal Dalam Pembangunan, Bandung: Humaniora Utama Press.

     

    Ukur, Pridolin. 1994. Makna Religi Dari Alam Sekitar Dalam Kebudayaan Dayak, Dalam Paulus Florus (editor), Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi, Jakarta: LP3S-IDRD dengan Gramedia Widiasarana Indonesia.

     

    Widjono, Roedy Haryo. 1995. Simpakng Munan Dayak Benuang, Suatu Kearifan Tradisional Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Pontianak: Dalam Kalimantan Review, Nomor 13 Tahun IV, Oktober-Desember.

     

    ---------. 1998. Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.     

     

     

    1Disampaikan pada Kegiatan Kongres Budaya Kalimantan Barat I, bertema “Identitas Budaya Kalimantan Barat Dalam Masyarakat Majemuk,” diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, tanggal 24 – 27 Agustus 2008 di Hotel Orchardz Pontianak.

    2 Rektor Universitas Kapuas Sintang, Pendidikan Sarjana Satu (S1) diperolehnya dalam Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIPOL UNTAN (1986). Sarjana Dua (S2) [M.Si] tahun 2001 dan Sarjana Tiga (S3) [DR] tahun 2005 masing-masing diperoleh di Universitas Padjajaran Bandung.

     

     


     

    TRANSFORMASI NIAI KEARIFAN DAN PENGETAHUAN LOKAL

    TERHADAP PENGEMBANGAN CREDIT UNION  DALAM KONTEKS

    MASYARAKAT MAJEMUK

     

    Dr. Herculanus Bahari-S

     

     

     

    A.    Latar Belakang

    Budaya sebagai identitas memiliki keunikan tertentu sehingga menjadi ciri masyarakat pelakunya. Menurut teori dan pendekatan antropologi dari sudut ilmu jiwa, bahwa masyarakat dengan kebudayaan yang sama memiliki kepribadian umum. Barnouw (1987), mengistilahkannya basic personality structure atau struktur kepribadian dasar. Berdasarkan pendapat tersebut, dengan sendirinya setiap kelompok masyarakat akan memiliki struktur kepribadian dasar beragam. Struktur kepribadian dasar masyarakat atau suku tertentu, kadang kala menyulitkan individunya untuk memahami orang lain dari kelompok masyarakat atau suku tertentu. Individu yang tidak dapat melepaskan dirinya dari struktur kepribadian dasar ini sering mengalami masalah dalam bersosialisasi.

    Sehubungan dengan itu, para analis berpendapat bahwa konflik yang terjadi di Kalbar di penghujung tahun 1996, dan awal tahun 1997 konon dipicu oleh struktur kepribadian dasar yang tidak terkontrol. Profesor Dr. Sy. Achmad Al Qadrie lebih tegas mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi antara orang Dayak dengan orang Madura terjadi akibat perbedaan budaya dan agama (Situmorang, 1999).

    Memperhatikan realita tersebut, sangat beralasan jika panitia Kongres Budaya Kalbar 2008 memilih tema ”Identitas Budaya Kalimantan Barat dalam Masyarakat Majemuk”. Walaupun kaitan tema tersebut dengan realita di Kalbar sangat kental, namun perlu diperhatikan dengan seksama. Karena kalau dikaji lebih dalam, tema tersebut memiliki makna ganda yang dapat dikembangkan menjadi tiga makna berikut.

    1.      Bahwa identitas budaya Kalbar harus mampu memengaruhi budaya lain di Kalbar atau yang ada di luar Kalbar. Jika demikian, maka implementasinya adalah meningkatkan kekuatan budaya, sehingga menjadi budaya superior untuk mendominasi budaya inferior. Jika peserta kongres menganut makna yang demikian, berati ada keinginan untuk mendominasi budaya ke-Indonesiaan. Dalam konteks daerah, dominasi tersebut cenderung berkaitan dengan tiga suku yang yang hidup di Kalbar (Dayak, Melayu, dan Tionghoa). Terhadap kecenderungan tersebut, penulis kurang sependapat karena untuk jangka panjang pengembangan budaya yang demikian akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis.

    2.      Bahwa identitas budaya Kalbar harus memperhatikan kepentingan masyarakat majemuk. Jika demikian, implikasinya adalah membiarkan budaya masyarakat majemuk yang superior memengaruhi budaya Kalbar yang inferior. Penulis berpendapat bahwa panitia kongres pasti tidak menginginkannya, karena budaya yang inferior pada akhirnya akan punah dalam tiga generasi berikutnya. Dalam konteks tersebut, penulis berpendapat kemungkinan ketiga inilah yang akan menjadi pilihan.

    3.      Bahwa identitas budaya Kalbar harus berkembang selaras dengan identitas budaya lain yang majemuk. Jika demikian, implikasinya memberi peluang kepada setiap masyarakat dan golongan untuk mengembangkan diri di tengah kemajemukan. Implikasi ini akan mendorong berkembangnya demokrasi esensial yang lebih adil. Dengan demikian, kebudayaan nasional Indonesia dimajukan di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [UUD’45: 32; (1)].

    Sehubungan dengan itu, penulis berasumsi bahwa pengembangan budaya sebagai identitas harus memperhatikan dampak jauh ke dapan. Jangan sampai pengembangan yang dilakukan justru berakibat fatal dalam pembangunan karakter bangsa. Sehubungan dengan itu, maka pengembangan budaya harus dapat memberikan dampak positif. Implikasi dari pengembangan budaya hendaknya dapat meningkatkan kebersamaan yang menjadi dasar damai dan kesejahteraan masyarakat Kalbar khususnya dan Indonesia umumnya.

    Beranjak dari  latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji masalah berikut. Apakah transformasi nilai kearifan dan pengetahuan lokal dapat mendukung pengembangan Credit Union (CU) dalam konteks masyarakat majemuk di Kalbar?

    B.     Tujuan dan Manfaat Pembahasan

    Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penulis bermaksud melakukan pembahasan melalui proses berpikir deduktif-induktif. Adapun tujuan pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan:

    1.  Berbagai nilai kearifan dan pengetahuan lokal yang mendukung pembangunan Credit Union (CU) sebagai produk budaya baru di tengah masyarakat majemuk.

    2.  Konsep CU sebagai identitas budaya Kalbar di tengah masyarakat majemuk.

    3.  Cara melakukan transformasi nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal untuk mendukung pembangunan CU sebagai produk budaya.

    Dengan tercapainya tujuan tersebut, masyarakat akan menyadari pentingnya peran nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal sebagi pendukung kegiatan yang lebih produktif. Melalui transformasi nilai-nilai tersebut, pertumbuhan CU sebagai lembaga keuangan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan menabung masyarakat. Artinya, dampak transformasi nilai-nilai budaya terhadap pembangunan CU sebagai budaya baru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebiasaan menabung yang dibutuhkan masyarakat dari semua golongan.

    C.    Transformasi Nilai-Nilai Kearifan dan Pengetahuan Lokal

    Kearifan lokal adalah cara yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan alam dan lingkungan untuk mencukupi kebutuhannya. Mereka melakukannya dengan cara-cara bijaksana, tanpa merusak lingkungan sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Cara pengelolaan tersebut diwariskan ke generasi berikutnya secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan tersebut hanya diketahui mereka sendiri secara lisan, sehingga disebut pengetahuan lokal.

    Sebagai modal sosial, kearifan lokal hanyalah sebagian kecil dari kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan, yakni memperbaiki kualitas kehidupan dengan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus-menerus. Dalam konteks yang lebih luas kearifan lokal termasuk modal sosial. Ia tumbuh dalam kelompok sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Mengacu pada pendapat Hasbullah (2006: 5), modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru yang lebih produktif. Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa modal sosial tidak sama dengan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia lebih  menekankan pada keahlian dan kemampuan individual. Sedangkan modal sosial lebih kepada hubungan individu dan hubungan kelompok dengan memperhatikan jaringan sosial, nilai dan kepercayaan yang menjadi norma kelompok itu sendiri.

    Menurut Koentjaraningrat (1990: 72), keberhasilan pembangunan bangsa Jepang berkaitan dengan kemampuannya memelihara nilai gotong royong. Dengan itu pula nilai solidaritas kelompok yang dikagumi dapat terpelihara dengan baik dalam penyelenggaraan aktivitas kelompok secara spontan. Sehubungan dengan itu, penulis berasumsi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan dan pengetahuan lokal yang hidup dalam masyarakat dapat ditransformasikan ke dalam hal lain, sehingga menjadi kekuatan baru yang lebih produktif. Dengan kata lain nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk memperkuat gagasan baru yang lebih modern untuk mencukupi kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat majemuk.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu mengekplorasi modal sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan menganalisis sifat-sifat positifnya dalam konteks pembangunan karakter dan etos kerja masyarakat, modal sosial dapat dikembangkan untuk menumbuhkan budaya baru yang mendasar dan dapat diterima oleh semua golongan. Dalam konteks tersebut, penulis berpendapat perlu upaya penggalian berbagai tradisi dengan nilai-nilai kebersamaan yang hidup dalam masyarakat. Setelah itu nilai-nilai tersebut ditransformasikan ke dalam produk sebagai budaya baru yang lebih bermanfaat. Namun perlu disadari, bahwa pengembangan budaya baru perlu diperjuangkan untuk mendapat pengakuan semua golongan.

    Terhadap penghayatan tradisi yang hidup dalam masyarakat, penulis mempunyai beberapa pengalaman yang sangat relevan. Dalam pembahasan ini dikemukakan beberapa kearifan dan pengetahuan lokal. Di antaranya adalah: (1) balale’ (kerja bersama-bergilir), (2) suba’ (sebagian milik yang diberikan kepada figur yang membantu), (3) upiratn, bentuk yuran kegiatan bersama (Bahari-S, Alloy,& Evi Plavia, 1996). Selanjutnya untuk memperluas pembahasan, penulis menganjurkan melakukan penelitian terhadap nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal yang hidup dalam masyarakat Melayu dan Tionghoa Kalbar.

    1.  Balale’ (kerja bersama/bergilir).

    Makna balale’ adalah saling bantu di antara anggota kelompok kerja melalui cara kerja bergilir. Artinya, saat seseorang anggota belum memerlukan bantuan tenaga, yang bersangkutan dapat memanfaatkan tenaganya untuk membantu yang memerlukan. Adapun nilai yang mendasari kerja balale’ adalah sikap solidaritas, saling memerlukan, dan saling memberi. Artinya, keberadaan diri tidak dipisahkan dengan keberadaan orang lain. Atau, apa yang saya peroleh adalah apa yang sudah saya berikan kepada orang lain.

    2.  Suba’ (kewajiban kepada figur yang berjasa dalam keluarga)

    Yang dimaksud suba’ adalah kewajiban yang diberikan oleh keluarga tertentu kepada seseorang (orang lain) yang sudah memberikan jasanya. Misalnya, seorang penyangahatn (pendoa) yang sudah membacakan bamakng (doa) pada keluarga tertentu berhak mendapat sebagian persembahan yang dihunjukkan. Di samping itu, kepadanya juga diberikan makanan yang dihidangkan dalam upacara/pesta adat. Bagian yang diberikan itu dinamakan suba’. Dengan demikian, yang termasuk materi suba’ adalah berupa ayam, babi (sebagian), beras (biasa dan ketan) masing-masing sepiring, serta sejumlah penganan seperti cucur dan ketan (tumpi’ dan poe’) dan lain-lain. Kewajiban serupa diberikan juga kepada seorang pamalak (tukang sunat), pangarabantatn (bidan), picara atau patone (penghubung sutau pertunangan atau perkawinan) yang telah berjasa. Nilai mendasar yang terkandung pada tradisi suba’ adalah penghormatan atau penghargaan kepada orang yang sudah memberikan jasa kepada sesama.

    3.  Upiratn (yuran kegiatan bersama).

    Upiratn adalah iuran yang dipungut dari setiap keluarga pada saat akan melakukan kegiatan upacara adat atau kegiatan bersama. Misalnya, untuk upacara menghanyutkan hama dan penyakit tanaman/padi/sayuran (ngiliratn) diperlukan hewan berupa ayam, telur, beras, ketan, sunguh, tumpi’, dan cucur. Ataupun babi untuk dipersembahkan dalam upacara tertentu. Semuanya ditanggung bersama oleh masyarakat adat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditarik sejumla dana dari setipa keluarga yang dinamakan upiratn. Nilai mendasar yang terkandung dalam tradisi upiratn adalah komitmen atau keterlibatan aktif dengan penuh tanggung jawab. Mengingat besaran iuran ditentukan berdasarkan kebutuhan minimal, maka keterlibatan seseorang sangat memengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Dengan kata lain nilai kebersamaan menjadi mutlak dalam tradisi upiratn.

    Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sekurang-kurangnya terdapat tiga nilai yang terkandung dalam kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat Dayak Kalbar. Ketiga nilai tersebut adalah sebagai berikut: (1) Solidaritas, saling memerlukan, balas jasa atau memberi. Keberadaan diri karena keberadaan orang lain. Apa yang saya peroleh, tidak lain dari apa yang sudah saya berikan terlebih dulu kepada orang lain; (2) Penghormatan atau penghargaan kepada orang yang sudah memberikan jasa kepada sesama; (3) Komitmen atau terlibat aktif dengan penuh tanggung jawab. Artinya, keterlibatan atau kebersamaan menjadi syarat keberhasilan kegiatan.

    Jika dicermati ketiga nilai tersebut, hampir tidak berbeda dengan nilai-nilai disarankan oleh Kongres Koperasi Dunia di Stockholm 1988. Menurut Lars Marcus (Book, 1994: 195), nilai-nilai yang harus dikembangkan dan dipertahankan adalah: ”demokrasi, partisipasi, kejujuran, dan kepedulian kepada orang lain.”

    Setelah nilai-nilai yang digali diasumsikan cukup untuk memperkuat dan menumbuhkan produk atau budaya baru yang dibutuhkan, selanjutnya merencanakan transformasi nilai yang akan dilakukan. Namun, untuk menentukan keputusan tersebut, sebelumnya harus dilakukan analisis produk yang akan dibangun. Melalui analisis dapat diketahui nilai-nilai yang disyaratkan dan harus dikembangkan untuk memperkuat atau menumbuhkan produk baru. Setelah semua hal di atas terpenuhi, transformasi nilai sudah boleh dilakukan.

    Dalam konteks ini transformasi nilai diartikan sebagai pemindahan nilai-nilai lama (nilai kearifan lokal) ke dalam hal baru yang diinginkan (Kobong, 2004). Misalnya jika ada keinginan/kehendak masyarakat membangun CU baru, nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal dapat digunakan untuk menopangnya. Selanjutnya, bilamana praktik tersebut berhasil dengan baik, berarti transformasi nilai-nilai tadi sudah dilaksanakan secara berhasil.

    D.    Credit Union (CU)

    Perlu diketahui bahwa pemahaman transformasi nilai sangatlah baik bilamana menggunakan contoh riil yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu pembahasan ini menggunakan Credit Union (CU) sebagai salah satu produk baru di Kalbar yang dibangun atas dukungan nilai-nilai tradisi masyarakat setempat.

    Pengalaman yang diperoleh selama ini menunjukkan bahwa sehatnya pertumbuhan dan perkembangan CU karena didukung anggota yang menghayati nilai-nilai yang disyaratkan. Seperti dijelaskan terdahulu, nilai-nilai tersebut meliputi solidaritas, menghargai/menghormati sesama, dan komitmen terhadap keputusan bersama. Selanjutnya semua nilai yang disyaratkan, penghayatannya dapat dipertajam perkembangannya dalam kesadaran anggota melalui pendidikan dasar.

    Sehubungan dengan itu, CU mengenal motto “CU tumbuh, berkembang dan dikontrol melalui pendidikan”. Moto tersebut dikemukakan Woeryanto (1995:23) bahwa CU harus dimulai dengan pendidikan, berkembang berdasarkan pendidikan, dan akan dikontrol melalui pendidikan. Selanjutnya Woeryanto (1995) mengemukakan, CU mulai tumbuh dan berkembang di Jerman oleh dua tokoh dalam waktu yang hampir bersamaan, yakni: (1) Hermann Schulze pada tahun 1850 dan (2) Friederich Wilhelm Raiffeisen tahun 1864 dengan nama pertama kali Heddesdorf Credit Union. Heddesdorf adalah nama kota tempat Friederich Wilhelm Raiffeisen menjadi walikota. Namun demikian istilah Credit Union pertama kali diperkenalkan Victor Aime Huber tahun 1861.

    Perkembangan CU di Indonesia di awali oleh kunjungan Wakil WOCCU (World Council of Credit Union), A.A. Bailey yang diantar oleh Drs. Robby Tulus ke Direktorat Jendral Koperasi, Ir. Ibnoe Soedjono (1967-1969). Melalui pendekatan internasional, permintaan untuk mendirikan CU di Indonesia ditolak karena pendirian koperasi harus mengacu pada UU Kopersai No. 12/1967.

    Upaya tersebut dilanjutkan oleh K. Albrecht SJ, pastor kelahiran Jerman. Dengan syarat keanggotaan terbuka, menggunakan prinsip-prinsip koperasi, serta tunduk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia upaya pembukaan ijin CU di Indonesia akhirnya diterima sementara selama lima tahun (1970-1975). Waktu tersebut dinamakan masa inkubator yang diartikan sebagai kesempatan yang diberikan untuk pengembangan. Bilamana masa yang diberikan tidak terpenuhi, maka kesempatan memperoleh izin pendirian CU tidak akan pernah terjadi.

    Syukurlah, setelah melakukan persiapan secukupnya akhirnya 7 Desember 1970, CU Kemuning sebagai CU pertama di Indonesia berdiri di Bandung. Kemudian diikuti CU Swapada di Jakarta pada 20 Oktober 1971. Seperti dalam belahan dunia lain, CU di Indonesia dikembangkan didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi murni, yakni: (1) swadaya, (2) solidaritas, dan (3) pendidikan.

    Pada kenyataannya, pendidikan merupakan hal utama untuk meningkatkan kualitas anggota, pengurus dan karyawannya. Sehubungan dengan itu program pendidikan diwajibkan untuk sebuah CU. Peran pendidikan ini sangat berpengaruh pada perkembangan CU. Menurut penelitian, CU yang berkualitas terbaik berkorelasi dengan pelayanan  pendidikan terbanyak, dan sebaliknya CU yang berkualitas paling kurang berkorelasi dengan pelayanan pendidikan yang paling kurang (Bahari-S, 2000).

    Melalui pendidikan motivasi pembentukan CU dapat dimulai dari bawah. Harapan tersebut sesuai dengan ungkapan Davis (1978) yang mengatakan bahwa perbuatan seseorang tidak ditentukan keinginan eksternal (orang lain, dan peralatan yang tersedia), melainkan lebih ditentukan oleh kecenderungan yang ada dalam diri seseorang. Ini berarti faktor human sangat menentukan suatu keberhasilan individu dan organisasi (Bahari-S, 2005). Dengan demikian pendidikan motivasi menjadi sangat penting untuk mengawali suatu gerakan.

    Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan anggota, di samping melayani simpan pinjam, CU diwajibkan menyediakan pelayanan berupa silang pinjam ((interlanding), Dana Perlindungan Bersama (Daperma), dan produk lainnya seperti perlindungan kesehatan dan lain-lain.

    Di Kalbar, CU mulai masuk tahun 1975 melalui pendidikan dasar di Nyarumkop yang diikuti perserta dari Sanggau, Sintang, Putussibau, dan Pontianak. Hasil pendidikan tersebut hanya melahirkan CU Lantang Tipo di Pusat Damai, Kabupaten Sanggau. Gerakan periode berikutnya menghasilkan CU Khatulistiwa Bakti tahun 1983, kemudian diikuti Pancur Kasih tahun 1987. Ketiga CU tersebut, sekarang sudah berkembang menjadi CU terkuat dan sehat di Kalbar, malah di Indonesia.

    Untuk mengoordinasikan program penumbuhan dan pengembang CU di Kalbar didirikan BK3D (Badan Koordinator Koperasi Kredit Daerah Kalbar) yang berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) atau CUCO (Credit Union Counseling Office), ACCU (Asian Confederation of Credit Union), dan WOCCU (World Council of Credit Union).

    E.     Cara Transformasi Nilai

    Untuk melakukan transformasi nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal dalam produk budaya baru harus melalui kajian. Dalam konteks tersebut, yang harus dilakukan adalah menggali nilai-nilai yang ada atau masih hidup dalam masyarakat. Setelah itu, membangun konsep produk yang akan dikembangkan. Keputusan ini tidak boleh ditentukan secara emosional, melainkan didasarkan pada kebutuhan masyarakat umumnya. Karena itu. untuk menentukan produk baru yang dapat diterima semua golongan, sebaiknya tidak terpaku pada masyarakat lokal saja. Sebagai contoh produk baru yang sudah membudaya di Kalbar sekarang adalah CU. Produk ini tidak diambil dari Koperasi Unit Desa (KUD) ansih di Indonesia, karena KUD memiliki konotasi yang sangat negatif, sehingga penumbuhan dan pengembangannya tidak mungkin disambut masyarakat. Jika produk baru yang akan dikembangkan mencontoh dari negara lain, maka studi banding menjadi salah satu alternatifnya. Kemudian dengan melakukan berbagai modifikasi, bentuk produk dapat disesuaikan dengan  kebutuhan masyarakat setempat.

    Dengan demikian disimpulkan, bahwa untuk melakukan transformasi nilai-nilai tradisional ke dalam budaya baru dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi tradisi yang berkembang (pernah ada dan masih ada) dalam masyarakat untuk memahami maknanya; (2) Menggali nilai-nilai (yang terkandung dalam tradisi yang masih hidup atau yang pernah hidup); (3) Menganalisis nilai tradisi yang mendasar dalam konteks kelangsungan kegiatan kemasyarakatan yang ada; (4) Menganalisis kegiatan produk (budaya) baru yang akan ditumbuhkan/dikembangkan. Analisis ini berguna untuk menyeleksi nilai-nilai tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan atau mendukung kegiatan produk baru; (5) Setelah menemukan nilai-nilai pendukung keberhasilan produk baru yang akan dikembangkan, baru membuat rancangan program yang harus ditularkan kepada masyarakat sebagai pengguna produk yang akan dikembangkan.

    Untuk pertama kali rancangan program pendidikan motivasi dapat dilaksanakan dalam bentuk lokakarya. Dengan bimbingan fasilitator yang visioner, peserta pendidikan motivasi dapat diarahkan untuk menggali dan menemukan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mendukung produk yang akan dikembangkan. Dalam waktu yang bersamaan, analisis gambaran produk baru yang akan dikembangkan dapat dilakukan. Berdasarkan gambaran tersebut mereka dapat merancang produk baru yang dimaksud untuk didiskusikan dalam pleno untuk direvisi, disepakati dan diimplementasikan untuk diuji.

    F.     Penutup

    Sesuai penjelasan yang dikemukakan dalam bagian-bagian terdahulu, pada akhir pembahasan ini penulis mengemukakan dua hal penting yakni simpulan dan saran. Berdasarkan masalah yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal dapat mendukung pembangunan CU sebagai identitas budaya Kalbar.

    Selanjutnya berdasarkan pokok pembahasan, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

    (1)  Dalam masyarakat Kalbar (Dayak, Melayu, dan Tionghoa) terdapat kearifan dan pengetahuan lokal yang masih hidup dan dapat digali lebih untuk kepentingan-kepentingan atau hal-hal tertentu yang lebih produktif.

    (2)  Kearifan lokal yang masih hidup dalam masyarakat Dayak antara lain: balale’, suba’,dan upiratn. Nilai-nilai yang melekat dalam kearifan lokal tersebut dapat ditransformasikan untuk memperkuat dukungan pembangunan produk baru sebagai identitas budaya Kalbar.

    (3)  Transformasi nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal dapat dilakukan dengan cara berikut: (a) mengidentifikasi tradisi yang berkembang (pernah ada dan masih ada) dalam masyarakat untuk memahami maknanya; (b) menggali nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang masih hidup atau yang pernah hidup; (c) menganalisis nilai-nilai yang mendasar dalam konteks kelangsungan kegiatan sosial kemasyarakatan (pembagunan produk atau budaya baru); (d) menganalisis kegiatan produk (budaya) baru yang akan ditumbuhkan/dikembangkan. Analisis ini berguna untuk menyeleksi relevansi nilai-nilai tradisional yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan produk baru; (e) setelah menemukan nilai-nilai yang relevan, baru membuat rancangan program yang harus ditularkan kepada masyarakat sebagai pengguna produk melalui pendidikan motivasi; (f) melaksanakan pendidikan motivasi yang sudah dirancang dalam bentuk lokakarya yang melibatkan masyarakat dengan arahan dan bimbingan fasilitator yang visioner.

    Namun demikian, tidak berarti apa yang sudah dicapai akan berjalan dengan lancar, tanpa hambatan. Karena itu untuk menghindari konflik berkepanjangan perlu diperhatikan beberapa hal berikut sebagai saran, yaitu: (1) Hendaknya sejak awal kegiatan, masyarakat harus sudah dilibatkan. Keterlibatan  mereka dalam proses akan menumbuhkan kesadaran yang  sangat penting dalam tanggung jawab, sehinga kontrol akan berjalan secara efektif. (2) Kondisi akan semakin efektif bilamana sejak awal proses sudah melibatkan organisasi kemasyarakatan yang ada. Cara ini akan mengurangi kemungkinan konflik dengan tokoh-tokoh yang berkepentingan. (3) Untuk pertama kalinya masyarakat setempat sudah dilibatkan dalam struktur (magang) dengan pimpinan atau bimbingan seorang tenaga profesional. Dengan demikian kemampuan mereka dapat ditumbuhkan, sehingga dalam kurun waktu tertentu mereka akan mandiri.

     

    KEPUSTAKAAN

     

    Bahari-S., Herculanus. 2005. Formulasi dan Implementasi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kalimantan Barat Oleh YKSPK Ponti-anak. Dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pengajarannya. Tahun 39, Nomor 2, (hlm. 629-643). Malang: Universitas Negeri Malang (UM).

    Bahari-S., Herculanus, Alloy, & Evi Plavia. 1996. Perladangan tradisional Masyarakat Dayak Binua Kaca’ Kecamatan Menjalin Kabupaten Pontianak. Pontianak: IDRD.

    Book, Sven Ake. 1994. Nilai-Nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi; Laporan Kepada Kongres ICA di Tokyo, Oktober 1992.Jakarta: Koperasi Jasa Audit Nasional .

    Davis, Keith. 1978. Human Behavior At Work, Organizational Behavior. New Delhi: Tata McGrow-Hill Publishing Company Ltd.

    Ember, C.R. & Ember, M. 1987. Konsep Kebudayaan. Dalam Ihromi, T.O. Pokok-Po-kok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Fakultas IIS-UI.

    Hasbullah, Jousairi. 2006. Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: MR-United Press.

    Kobong, Th. 2004. Iman dan Kebudayaan. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

    Koentjaraninggrat. 1990. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

    Situmorang, Nurartha. 1999. Sisi Gelap Kalimantan Barat; Perseteruan Etnis Dayak-Madura 1997.Pontianak: IDRD.

    UUD ’45; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Lengkap, Dilengkapi Susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Jakarta: Karya Gemilang Utama.

    Woeryanto. 1995. Koperasi Kredit Indonesia Menyongsong Tantanagan Abad ke-21; Catatan Perjalanan Selama 25 Tahun (1970-1995). Jakarta: BK3I.

     

     * Disampaikan pada kegiatan Kongres Budaya Kalimantan Barat I, bertema “Identitas Budaya Kalimantan Barat dalam Masyarakat Majemuk”, diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, tanggal 24-27 Agustus 2008 di Hotel Orchardz Pontianak.

     

     

    KAJIAN KEARIFAN BUDAYA DAN HAK BUDAYA KOMUITAS

    SEBAGAI MODAL SOSIAL

     

    Oleh: Dr. Fatmawati, M.Si[i]

     

    Pendahuluan

    Kontek pembangunan ke-Indonesiaan mengarah pada paradigma pembangunan nasional yang neo-liberal tidak mengakar pada kearifan budaya lokal (sebagai pranata lokal milik masyarakat). Pembangunan yang bersifat  sentralistik melalui proyek  pembangunan ekonomi ternyata menggeser mentalitas hak budaya komunitas lokal ke dalam posisi marjinal. Dibeberapa daerah tertentu pranata lokal beralih fungsi sebagai komoditi yang dikomersilkan. Kearifan budaya  masyarakat dikikis oleh perasaan nasionalisme. Pranata lokal (sebagai hak budaya komunitas) dianggap primitif dan menghambat kemajuan. Akibatnya permasalahan yang terjadi adalah adanya persepsi bahwa hak budaya komunitas lokal tidak diakui keberadaannya sebagai sesuatu kekuatan hukum untuk mengatur antar warga masyarakat melainkan berfungsi sebatas yang mengatur hubungan pergaulan semata. Padahal kearifan budaya sebagai sesuatu kekayaan intelektual masyarakat mempunyai fungsi untuk mewujudkan keteraturan masyarakat dan kelestarian alam.

    Prersfektif Primordialisme dianggap sesuatu hal yang negatif. Beberapa kalangan (pusat) mengkalim bahwa isyu primordialisme dianggap tidak nasionalis. Namun harus dipahami bahwa tumbuhnya semangat kedaerahan masyarakat sebagai suatu kekuatan kolektif dan disebabkan oleh sebagai bentuk perlawanan dari ketidakmampuan negara untuk memberikan ruang gerak masyarakat lokal sebagai milik hak ulayat yang merupakan suatu potensi untuk bertindak dan mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang produktif. Akibat kebijakan pemerintah yang sentralistik terjadinya kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian persfektif primordialme di sini dimaksudkan adanya perasaan untuk membangun daerahnya berdasarkan kesadaran nilai-nilai kearifan budaya lokal tanpa menghilangkan perasaan kebangsaan (nasionalisme).

    Konflik Sosial dan Konflik Primordial

    Hubungan antar etnik dalam masyarakat (Johnson, 1986:232) mempunyai suatu fungsi, artinya terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan, bersifat timbal balik, saling mendukung dan  saling memainkan peranan. Di sisi lain setiap kelompok sosial mempunyai sikap-sikap yang tertanam di dalam kelompoknya, yaitu hubungan antara “kami” dan “mereka”. Kita adalah in-group yang berlainan dengan mereka (out-group). Adanya keberagaman di satu sisi membawa integrasi di sisi lain bisa membawa pertentangan antar kelompok, hal ini sesuai pendapat Liliweri (2001:65), bahwa kondisi keragaman menyebabkan adanya ketidakserasian dalam masyarakat yang bersumber dari tiga faktor, yaitu: (1), perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi (acces to Economic Resource and to Means of  Production); (2), perluasan batas-batas kelompok sosial budaya (Social and Culture Borderline Expansions); dan (3), benturan kepentingan politik, ideologi dan agama (conflict of Political, Ideology and Religion Interest). Faktor pembentukan masyarakat majemuk dan faktor ketidakserasian dalam masyarakat melahirkan sikap kecemburuan sosial, sikap etnosentrisme dan streotipe.  Adanya perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada preferensi negatif suatu saat bisa terjadi suatu pertentangan-pertentangan yang melebar, suatu saat bisa mengarah kepada pertentangan dalam bentuk Sara.

    Penyebab lainnya bila terjadinya konflik sosial  (social disaster) terutama di wilayah yang mempunyai potensi konflik bisa jadi disebabkan oleh kesenjangan pembangunan dan ketidakadanya keseuaian budaya dalam masyarakat yang memiliki kearifan budaya. Masyarakat etnik di suatu wilayah dalam konteks ke-Indonesiaan, ia masih berpegang teguh pada adat istiadat dan hukum adat. Dia hidup sebagai way of life yang mempunyai unsur believe dan religio magis yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kepatuhan terhadap adat istiadat memang tumbuh dari dalam dirinya bukan atas paksaan dari pihak luar. Jika seseorang melanggar adat istiadat sepanjang tidak diselesaikan secara adat, maka yang bersangkutan selamanya akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah dan takut mendapat “bala” (takut kualat). Bentuk pranata lokal jika mengacu pada konep solidaritas sosial,  menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan sosial. Demikian menurut Emille Durkheim (Johnson, 1986), bahwa solisaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Wujud nyata hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

    Konflik juga dapat terbangun pada isyu konflik Primordial, menurut Clifford Geettz (2005) seperti bahasa, ras, etnis, agama, dan disebabkan oleh:

    1.   Dihubungkan dengan hubungan agama, perrsoalan agama merupakan sumber konflik yang cukup krusial di berbagai kawasan di dunia.

    2.     Dihubugkan dengan wilayah. Ikatan didasarkan atas keamaan wilayah seringkali merupakan salah satu sumber konflik baik dalam masyarakat pluralis maupun masyrakat yang homogen. Fanatisme kedaerahan yang dimiliki kelompok tertentu biasanya berkembang menjadi semangat kedaerahan (nasionalisme lokal) yang sempiot dengan diwarnai oleh streotipe terhadap para pendatang dari daerah lain.

    3.       Konflik primordial yang dihubungkan dengan ikatan adat istiadat. Suatu komunitas dapat juga diikat berdasarka persamaan kebiasaan dan norma-norma yang dianut. Di dalam praktek kehidupan sehari-hari konflik adat istiadat seringkali terjadi menyertai konflik etnis dan wilayah karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya biasanya mempersoalkan perbedaan nilai, norma dan kebiasaan adat/budaya.

    Kearifan Buaya, Modal Sosial  dan Hak Komunitas Lokal

           Kebudayaan yang berbeda dalam pandangan positif sebagai kekayaan khasanah bangsa. Setiap kelompok etnik dalam kekayaan budayanya yang khas mengajarkan tentang kearifan budaya yang telah menjadi pedoman tingkah lakunya sehari-hari dan dilestarikan secara turun temurun. Mengacu kearifan budaya pada kelompok etnik tidak hanya sekedar alat pergaulan belaka, melainkan mempunyai nilai-nilai filosofis sebagai “jiwa” dan “semangat” yang dapat mendorong dan membangkitkan hubungan solidaritas yang kuat antara mereka. Demikian pula jika mengacu pada Solidaritas Mekanik menurut Emille Durkheim bahwa kearifan budaya  mempunyai tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen dan sebaginya. Solidaritas mekanik mempunyai kekuatan yang memaksa individu untuk melakukan aturan-aturan dalam kelompoknya, dan hukumannya bersifat menekan (repressive).

           Kearifan budaya kelompok etnik merupakan modal sosial dalam membangun hubungan kerjasama dan hubungan harmonisasi antar kelompok etnik. Menurut Santoso (http://id.wikipedia.org./wiki/jaringansosial), bahwa ciri khusus kearifan budaya sebagai modal sosial adalah suatu kehidupan yang sarat akan rasa kebersamaan, kerjasama, interaksi sosial yang intens. Karakteristik inilah yang harus dipertahankan dan bahkan diperteguh untuk mencapi aksi-aksi kolektif produktif masyarakat dalam merancang dan mencapai kesejahterannya. Kearifan sebagai modal sosial sebagai suatu energi, mempunyai keterikatan sosial, sebagai kebajikan warganya, jaringan komunitas dan sumber daya sosial.  Kearifan budaya sebagai pranata lokal sebagai hak budaya komunitas lokal mempunyai kekuatan kolektif dalam melakukan suatu aksi dapat diakui keberadaannya sebagai sesuatu  kekuatan hukum yang bisa dijadikan sebagai suatu kekuatan bargaining dengan pihak lain.

           Kearifan budaya merupakan suatu pranata lokal sebagai modal sosial (kapital sosial) dalam melakukan aksi. Ia sebagai suatu kekuatan vital komunitas adat yang menjadi dasar strategis berperan mendorong kekuatan kolektif dalam menghadapi perubahan sosial termasuk pula perubahan yang memiliki dampak buruk. Oleh karenanya kapital sosial sebagai hak budaya komunitas memiliki kekayaan intelektual milik masyarakat lokal harus dijaga kelestariannya, karena hidup dalam alam pikiran masyarakat yang mengandung unsur “belive” yang dapat menciptakan keteraturan masyarakat.

    Kapital Sosial/Modal Sosial

          Menurut Santoso (http://id.wikipedia.org/wiki/jaringan), bahwa salah satu bentuk konstruk teoritik yang tumbuh dari sosiologi Ekonomi dan banyak berpengaruh pada praktek pengembangan masyarakat adalah kapital sosial. Ciri utama yang sangat dominan dalam komunitas adat adalah kehidupan mekanisstis masyarakat yang sarat akan perasaan kebersamaan, kerjasama, interaksi sosial yang intens, kearifan lokal serta kehidupan dalam kebersamaan. Karakteristik ini diperahankan sebagai modal dasar untuk mencapai aksi-aksi kolektif produktif masyarakat dalam merancang dan mencapai kesejahteraannya sendiri. Karakeristik vital dalam kehidupan komunitas inilah yang dapat dijadikan modal dasar dalam menggalang aksi-aksi kolektif dalam menghambat dampak negatif perubahan dan pembangunan, dan pandangan ini selanjutnya disebut dengan kapital sosial.

         Kapital sosial berkenaan dengan nilai-nilai dari suatu jaringan kerja (network) yang mengikat orang-orang tertentu (yang biasanya memiliki kesamaan tertentu, seperti kesamaan pekerjaan, tempat tinggal, suku, agama dan sebagainya) (Dekker Usianer, 2001).  Menurut Adler dan Kwon (2002) mengidentifikasikan bawa  kemamuan baik orang lain kepada seseorang atau kepada suatu kelompok Sumber kemauan baik ini berada pada tataran struktur serta kandungan yang muncul dari relasi antara yang satu dengan yang lainnya.

    Primordialisme

           Perkataan etnik sering dirangkaikan dengan kelompok etnik mengandung suatu kelompok tertentu yang didasarkan pada kesamaan-kesamaan komunal yang bersifat mendalam dalam diri individu. Kelompok etnik menurut Berry (1999:569-571) sebagai kelompok penduduk yang mempunyai kesamaan sifat-sifat kebudayaan, misalnya bahasa, adat istiadat, perilaku budaya yang berarti to construct atau “membangun”. Selanjutnya menurut Barth (1969) memaparkan, bahwa identitas kelompok etnik sebagai penomena budaya yang mempunyai batasan-batasan dan karakteristik berdasarkan sifat budaya yang dimiliki.

         Primordialisme merupakan suatu kesatuan kehidupan yang bersifat kedaerah yang mempunyai karakteristik tertentu, menurut Barth (1969), primordialisme adalah karakteristik kelompok etnik berdasarkan pola perilaku berupa gaya hidup, pola mencari nafkah, bahasa, bentuk rumah dan senjata atau standar nilainya.  Satuan kehidupan suku bangsa yang primordial ini lebih diperkuat lagi dengan: (1). Keyakinan keagamaan mereka masing-masing. Keyakinan keagamaan tersebut talah menjadi pandangan hidup (worldview) atau nilai-nilai budaya dasar . (2). Etos (ehtos) atau nilai-ilai yang operasional dalam promordial kehidupan warga komunitas suku bangsa bersangkutan.

         Primordial ini  dapat dilihat sebagai potensi untuk bertindak dan mengiorganisasi kegiatan-kegiatan produktif dalam menghadapi lingkungan hidup masing-masing. Potensi yang produktif dalam masyarakat majemuk, terutama diaktifkan dalam menghadapi orang atau kelompok yang tergolong suku bangsa ini dalam persaingan untuk memperebutkan sumberdaya-sumberdaya dan sumber rejeki yang ada dalam lingkungan komunitas yang bersangkuan. Primordialisme di sini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan masyarakat untuk mengapresiasikan dan secara aktif turut berpartisipasi didalamnya dan turut memproses program-prgram pembangunan sehingga menghasilkan kesejahteraan yang berkeadilan.

    Hak Budaya Komunitas.

    Menurut Santoso (http://id.wikipedia.org./wiki/jaringansosial), hak budaya komunitas yaitu mencakup hak untuk hidup menurut cara-cara budaya dan keyakinan keagamaan masing-masing, hak atas lingkungan dan segala isinya yang secar tradisional dan konvensi sosial serta hukum merupakan hak ulayat masyarakat lokal. Selanjutnya menurut Santoso adanya pemikiran bahwa hak budaya komunitas untuk dijadikan sebagai pertimbangan agar mempunyai kekuatan hukum dan sebagai sebuah Undang-Undang Otonomi yang ada di daerah masing-masing, seperti beberapa pertimbnagn berikut:

    1.   Tidak ada satupun yang penduduk wilayah RI yang homogen berasal dari satu suku bangsa/etnik. Dengan kata lain masyarakat yang akan menjadi daerah otonomi adalah masyarakat yang heterogen secara suku bangsa/etnik dan keyakinan keagamaanya.

    2.   Hubungan antara suku bangsa/etnik dengan suku bangsa lainya adalah hubungan kekuatan. Hubungan ini akan menghasilkan suku bangsa/etnik yang dominan sebagai lawan suku bangsa/etnik lainnya yang minoritas. Kemunculan dari yang dominan sebagai lawan yang dari yang minoritas adalah dari pengakuan sosial mengenai siapa paling asli dan siapa yang “tidak asli” dan siapa yang pendatang. Pengakuan yang asli akan dibarengi dengan klaim atas lingkungan dan segala isinya sebagai miliknya yang mutlak. Sehingga mereka yang tergolong sebagai minoritas akan didiskriminasi atau diusir dan bahkan mingkin dihancurkan hak-hak budaya komunitasnya.

    3.  Konflik-konflik antara suku bangsa yang telah sedang terjadi di Indonesia terwujud sebagai penyerangan dan penghancuran komunitas yang dianggap sebagai orang di luar kelompok kita (kami). Penghancuran komunitas ditindaklanjuti dengan pengusiran atau pembersihan wilayah dari orang-orang dan usur-unsur yang menjadi pihak lawan.

    4.  Selama ini petugas keamanan  telah secara ragu-ragu bertindak dalam meilndungi  dan menyelamatklan komunitas yang diserang oleh pihak lawan, karena tidak adanya UU yang mengatir ketentuan tentang adanya hak budaya komunitas. Keragu-raguan bertindak tersebut juga disebabkan oleh kekuatiran akan adanya sangsi pelanggaran HAM.

    Bila sekiranya ada Undang-undang  mengenai Hak budaya komunitas atau dengan kata lain hak budaya komunitas tersebut dijamin keberadaannya dan kehidupannya oleh Undang-undang, maka aparat keamanan akan mempunyai pegangan untuk menjalankan kewenangannya dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan keamanan. Bila sekiranya konflik antara suku bangsa/etnik yang menghancurkan hak budaya komunitas atas sepenuhnya dapat ditiadakan setidak-tidaknya akan dapat dikurangi karena polisi akan dapat bertindak secara lebih tegas dalam melindungi keselamatan komunitas tersebut.

          Penjelasannya dengan adanya UU ini maka di masa mendatang diskriminasi oleh yang asli terhadap yang tidak asli atau terhadap pendatang akan ditiadakan, atau setidak-tidaknya akan dapat dikurangi. Dalam bayang-bayang adanya jaminan rasa aman kerna adanya perlindungnan hukum maka komunitas sebagai wadah dari pendorong bagi kegiatan-kegiatan produksi akan dapat berfungsi dalam produktivitas secara lebih baik. Kesejahteraan akan dapat berfungsi dalam produktivitas masyarakat. Sehingga sadar atau tidak sadar integitas kebangsaan akan diperkuat. Tidak ada masyarakat yang sejahtera yang akan bersedia untuk saling menghancurkan. Selama ini konflik-konflik sosial yang terwujud sebagai kerusuhan antar suku bangsa dan agama antara desa atau antar kampung telah terwujud kartena adanya isyu mengenai ketidakadilan sosial dan memang kehidupan mereka secara ekonomi tidak sejahtera, dalam situasi krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan, masih belum juga terselesaikan, adanya isyu tersebut dengan mudah digunakan oleh  orang atau kelom-pok orang tertentu untuk memicu terjadinya konflik sosial.

    Pemberdayaan masyarakat

    Timbulnya pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat  di dasarkan pada kondisi realitas masyarakat yang masih terdapat ketimpangan-ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, eksploitasi sumber daya daerah oleh pusat, kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, serta tidak adanya kesempatan yang sama untuk memasuki wilayah  publik terutama di sektor pemerintahan dan ekonomi produktif, yang selama ini dikuasai oleh segelintir orang. Realitas sosial pada dasarnya masyarakat Indonesia sebagian besar atau sekitar 80 persen masih dalam kondisi keterbelakangan dan kemiskinan. Mereka-mereka yang berada dalam strata kelompok bawah seharusnya menjadi perhatian dalam pemerataan pembangunan. Pemerataan di sini bukan semata diberikan uang –seperti dana konpensasi BBM berupa bantuan langsung tunai- melainkan bagaimana arus bawah bisa memberdayakan dirinya, dalam artian bukan cacing yang diberikan tetapi kailnya. Bagaimana masyarakat bisa menjadi subjek pembagunan bukan sebagai objek pembangunan.

    Ketidakadilan dalam bidang ekonomi khususnya dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang terlalu mengutamakan pertumbuhan dan mengandalkan konglomerat sebagai mesin pertumbuhan ternyata  membuat rapuh ekonomi nasional. Kondisi kesenjangan yang lebar dapat dianggap ikut menciptakan kondisi sosial yang rawan terhadap potensi konflik dan tindakan premanisme. Dengan begitu pembangunan yang berbasis ekonomi nasional harus benar-benar diarahkan untuk mendorong partisipasi dan kepentingan rakyat. Kebijakan pembangunan (Julius, 2003) bagaimana bisa menyediakan kesempatan kerja dan usaha yang luas, partisipasi dan pemihakan pada eonomi rakyat, mewujudkan persaingan yang sehat dan efisien terbuka demokratisasi, serta jaminan terlaksananya pemerataan dan keadilan.

    Pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan pengetahuan dasar masyarakat lokal secara historis dan sosio-budaya dan bagimana pengetahuan mereka sebagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jika pengetahuan dan pengalaman mereka ditekan, dilecehkan dianggap tidak nasionalis tidak modernis, pada akhirnya budaya mereka menjadi termarjinalkan. Padahal budaya masyarakat lokal sebagai suatu yang sebagai suatu yang indigenious people, suatu yang mengandung unsur “believe” yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Memusnakhan budaya masyarakat lokal berarti menghilangkan kebudayaan dan tradisi satu generasi bangsa. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat lokal bagaimana mereka bisa eksis dan survive di wilayahnya sendiri tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi dari pihak yang lebih berkuasa.

    Kesimpulan

          Kearifan budaya sebagai pranala lokal masyarakat berupa aturan dan norma-norma  menjadi pedoman dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dia hidup dalam alam pikiran masyarakat yang mengandung unsur “belive” yang dapat menciptakan keteraturan masyarakat.

          Kearifan budya merupakan modal sosial dalam mengatur dan sebagai kekuatan aksi koektif dalam memperjuangkan eksistensi masyarakatnya. Sebagai  hak budaya komunitas lokal mempunyai kekuatan kolektif yang ada dalam dirinya untuk menghadapi segala tantangan dan perubahan sosial, dan  diakui keberadaannya sebagai sesuatu  kekuatan hukum bisa dijadikan sebagai suatu kekuatan bargaining dengan pihak lain.

    Paradigma primordialisme atas hak budaya komunitas lokal sebagai suatu yang indigenious people dimana komunitas tersebut sebagai suatu kekuatan aksi kolektif yang mempunyai hak ulayat atas lingkungan hidupnya secara tradisi sebagai suatu potensi untuk bertindak dan mengiorganisasi kegiatan-kegiatan produktif.

    Saran-saran

    1. Diharapkan adanya kesdasaran dari pemuka masyarakat, pemuka adat dan pemerintah suatu pengaturan akses ke sumberdaya hayati, termasuk di dalamnya tercakup aspek pembagian manfaat (benefit sharing) yang adil antara pihak-pihak yang terlibat
    2. Perlindungan atas hak kepemilikan intelektual masyarakat adat (HAKI Komunal) dalam rangka pengembangan “sui generis yang efektif”.
    3. Dalam regulasi hendaknya pemerintah menenaknakan prinsip keberpihakan kepada masyarakat, penghargaan atas hak-hak komunal dan hukum adat masyarakat, dan melibatkan masyarakat asli/lokal dalam pebuatan kebijakan.
    4. Dalam penyusunan berbagai kebijakan, pemerintah harus mendasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan melibatkan banyak pihak (multi stakecholders).

     

    Daftar Pustaka

    Barth, F., 1988.  Kelompok Etnik dan Batasannya, Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan. Jakarta: UI Press.

     

    Berry, John W. Dkk. 1999.  Psikologi Lintas Budaya. Riset Dan Aplikasi. (terj.). Jakarta: Gramedia.

    Bobo, Julius.2003. Tranformasi Ekonomi Rakyat.  Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

    Cohen, Abner. 1974. Urban Ethnnicity. London: Tavistock Publications Limited.

    Fatmawati, 2007. Reorientasi Kehidupan sosial antar kelompok Etnik dalam Membangun Keharmonisan Sosial. Studi Etnografi Kelompok etnik Melayau dan Dayak di Kalimantan Barat. Hasil Penelitian tidak diterbitkan. Pontianak: Fisip Untan.

     

    Isaacs, Harold.R. 1993. Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis. Identitas Kelompok Dan Perubahan Politik. (terj.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

     

    Johnson, Doyle Paul. 1986.  Teori Sosiologi Klasik dan Modern (terj.) Jilid.1 dan Jilid.2, Jakarta: PT Gramedia.

     

    Levine, Roberta A & Campbell, Donald T. 1972. Ethnocentrism: Theories of Cinflict, Ethnic Attitudes, Group Behavior. Canada: Published Stimultansoustly.

     

    Tjokrominoto, Moeljarto. 2007. Pembangunan. Dilema dan Tantangan.  Yogyakarta: Pustaka pelajar.

     

    Internet

    Jaringan Kerja Pertanian Organik Indonesia (Jakerpo). 2003. Karya Intelektual Komunitas Lokal dalam Geliat Globalisasi. Sebuah Tinjauan atas Kesepakatan TRIPs WTO.

                   http;//www.endonesia.com/mod.php? mod=katalog&opviewlin&cid=258

    Santoso. Jaringan Sosial.  http://id.wikipedia.org./wiki/jaringan

     

    Jurnal

    Fatmawati, 2005. Kajian Masyarakat Multietnik dalam Persfektif Sosiologi-Budaya, Jurnal Refleksi,   ISSN: 1693-0770, Vol. 4.  No.1. Juni 2005.

    ..................., 2006.  Model Solidaritas Sosial di Daerah Rawan Konflik. Vol.6.  No.2. Agustus 2006.

     

    [1] Disampaikan pada kegiatan Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional Pontianak, tanggal 25-27 Agustus 2008

     

     

     


     

     

     

     

    UPAYA MENGGALI  DAN MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA  DAN

    SEJARAH  KERAJAAN  TANJUNGPURA  DI  KABUPATEN KETAPANG*

     

    Yudo Sudarto, SP. M.Si **

     

    1.  Pendahuluan

                  Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang terluas di Kalimantan Barat (Kalbar). Luas wilayah Kabupaten Ketapang adalah 35.809 km2 (3.580.900 ha), terdiri atas daratan 33.209 km2 dan perairan 2.600 km2, serta panjang pantai 335 km2 (separuh dari panjang pantai Kalbar). Penduduknya  473.880 jiwa (di tahun 2004),  terdiri atas laki-laki 217.885 jiwa dan perempuan 205.931 jiwa. Ketapang ditetapkan menjadi kabupaten melalui UU 27/1959, Penetapan  Undang-Undang  Darurat  No. 3  Tahun 1953  Tentang Perpanjangan  Pembentukan  Daerah Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9). Penetapan itu  bersamaan dengan kabupaten-kabupaten di Kalbar lainnya.

                Sejarah masa lalu dengan  peradabannya, sangat penting bagi pembangunan daerah.  Karena itu pembangunan kebudayaan perlu terus dipacu untuk memotivasi rakyat dan mengembangkan jati diri bangsa. Selain itu nilai-nilai warisan budaya lokal sangat penting dipelajari bagi pemberdayaan masyarakat. Sebagai daerah yang luas dan tua, banyak peninggalan budaya dan  sejarah yang ada di Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang  sebagai sisa sisa kerajaan Tanjungpura  memiliki sejarah panjang yang perlu dipelajari dan diungkap keberadaannya. Situs id.wikipedia.org/wiki/Penyebaran-Suku_Bangsa_Banjar  mencatat  migrasi penduduk ke Pulau Borneo telah terjadi sejak tahun 400. Ini dibuktikan dengan adanya prasasti yupa peninggalan Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya masyarakat pendatang yang membawa agama Hindu ke daerah tersebut. Menurut pendapat sebagian ahli sejarah, orang Melayu (Melayu Kuno) telah datang ke daerah ini pada sekitar abad ke-6. Diperkirakan orang Melayu datang melalui Selat Karimata yang memisahkan Pulau Belitung dengan wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 

    2. Keberadaan Kerajaan Tanjungpura

                Keberadaan Kerajaan Tanjungpura yang termasyhur pada masa lalu mengundang masyarakat dan para ahli untuk mencari dan menggali masa lalu dan sejarah peradabannya.  Dalam naskah Negara Kertagama yang dikarang oleh Mpu Prapanca pada 1365 Masehi ditulis, negara-negara di Pulau Tanjungnegara: Kapuas-Katingan, Sampit, Kota Ungga, Kota Waringin, Sambas, dan Lawai, ikut tersebut sebagai daerah yang tunduk terhadap kekuasaan Majapahit.

                Catatan sejarah Sejarah Melayu (yang ditulis tanggal 13 Mei 1612) juga menguraikan tentang adanya hubungan Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Menurut catatan tersebut perjalanan Sang Siperba ke tempat lain menyeberang Sumatra menuju Kalimantan: “Setelah keluar dari Palembang lalu berlayar menuju selatan enam hari enam malam, jatuh ke Tanjung Pura. Maka Raja Tanjung Pura pun keluar mengelu-elukan. Baginda dengan serba kebesaran dan kemuliaan. Setelah kedengaran ke Majapahit, bahwa raja turun dari Bukit Siguntang itu ada di Tanjung Pura, maka Batara Majapahit pun berangkat hendak bertemu dengan Sang Siperba”. Dalam Kitab Sejarah Melayu tersebut, dapat diketahui ada tiga orang raja, yaitu seorang raja yang turun dari Bukit Siguntang, Raja Tanjung Pura, dan Raja Majapahit. Raja Majapahit dikatakan raja yang mulia: “Adapun pada jaman itu ratu Majapahit itu raja besar, lagi amat bangsawan. Demikian terhormatnya raja Majapahit kemudian Sang Siperba, raja yang turun dari Bukit Siguntang, mengawinkan seorang putrinya dengan raja Majapahit. Sementara itu salah seorang anak Sang Siperba, Sang Maniaka, dikawinkan dengan anak raja Tanjung Pura dan kemudian menjadi raja di Tanjung Pura. Keturunan dari Sang Siperba adalah Parameswara yang kemudian meneruskan perjalanannya ke Semenanjung Malaya, Thailand, Burma, dan lain-lain.

                Sejarah Melayu juga mencatat, setelah Sriwijaya runtuh akibat serangkaian invasi Kerajaan Singosari sejak tahun 1275, para anggota keturunan dinasti Sailendra berusaha untuk menghidupkan kembali kebesaran tahta leluhur mereka dengan mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Salah seorang di antaranya adalah Sang Sapurba, yang meninggalkan Palembang untuk mencari bantuan dari beberapa kerajaan kecil bekas mandala Sriwijaya. Menurut Sejarah Melayu, rombongan Sang Sapurba berangkat dari Palembang sekitar akhir abad ke-13, menghilir Sungai Musi dan mendarat di Kerajaan Tanjungpura. Di sana salah seorang putranya dikawinkan dengan putri penguasa setempat dan kemudian dinobatkan sebagai raja. Setelah itu Sang Sapurba pergi ke Bintan, dan di sana ia juga mengawinkan lagi seorang putranya dengan putri Raja Bintan. Tujuannya mengawinkan putra-putranya dengan putri raja-raja setempat adalah untuk menghidupkan kembali imperium leluhurnya.

                Menilik laporan dari sejarah melayu tersebut menunjukkan bahwa sebelum Sang Sapurba datang ke Tanjungpura, jelas di Tanah Kayong ini telah berdiri kerajaan berdaulat yang sejajar dengan kerajaan lain, seperti Singosari dan Sriwijaya yang sudah mengalami kemunduran. Tapi sayang tidak ditulis zaman raja yang mana, saat Sang Sapurba berangkat ke Tanjungpura. Melihat catatan sajarah itu maka ada kemungkinan letak Kerajaan Tanjungpura yang dimaksud adalah daerah Benua Lama. Sekarang lokasi tersebut adalah Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong, tempat ditemukannya Candi Tanjungpura Kuno. Diduga daerah ini merupakan letak ibukota Tanjungpura pertama di abad ke-9 sampai abad ke-15. Catatan Hikayat Banjar yang ditulis seorang Belanda mengatakan bahwa keturunan raja banjar berasal dari Tanjungpura. Walaupun pendapat ini akhirnya menimbulkan polemik, tetapi beberapa legenda seperti Putri Junjung Buih memiliki kisah yang mirip dengan legenda masyarakat Ketapang.

     

    3.      Warisan budaya dan sejarah di Kabupaten Ketapang.

               Jejak sejarah yang panjang ini menghasilkan warisan budaya yang beraneka ragam dan memiliki nilai yang sangat tinggi. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga  perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan  kepentingan nasional.  Pentingnya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan sejarah ini juga menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat internasional. Menurut Arsin Nalam (2007), tujuan pelestarian benda-benda kuno adalah agar masyarakat dapat memahami  sejarah, sekaligus juga menghargai karya cipta yang melekat pada benda kuno. Sedangkan kecintaan nasional terhadap benda-benda kuno akan menumbuhkan harga diri bangsa. Pemahaman sejarah tanpa bentuk nyata akan sulit menumbuhkan  kebanggaan nasional. Jika kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu dapat dikelola dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin akan terjadi kebangkitan pembangunan di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, upaya pelestarian warisan budaya berarti upaya menggali, memelihara dan mengembangkannya untuk kepentingan masyarakat.

               Beberapa potensi warisan budaya kabupaten Ketapang yang sudah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

    a.   Peninggalan purbakala berupa rock painting di Desa Sedahan.

          Batu bergambar (rock painting) yang dimaksud itu berada di gua (ceruk batu)  Desa Sedahan, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ketapang. Untuk mencapai lokasi ini, perjalanan dapat ditempuh dari Kota Ketapang menuju Sukadana (sekitar 85 km). Melewati Sukadana, perjalanan dilanjutkan ke Sedahan memasuki jalan kabupaten. Dari Sedahan untuk mencapai lokasi gua tersebut tidak mudah. Perjalanan mendaki harus dilalui sekitar satu jam. Semula, tempat ini dianggap tempat pemujaan. Gua merupakan sebuah ruangan sekitar 17 meter. Pada dinding seluas 10 meter persegi, terdapat bagian dinding bertulisan yang menggambarkan telapak tangan, gambar manusia, gambar sentris dan hewan sebangsa lipan. Karena sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun, tulisan itu sudah tampak tidak jelas lagi. Sudah cukup banyak para ahli datang ke tempat ini, tulisan di dinding gua itu juga masih belum banyak terungkap. Struktur huruf atau gambar yang terdapat di situ berbeda dengan penemuan lainnya yang ada di Indonesia. Situs purbakala ini ditemukan sejak tahun 1874. Dugaan sementara, batu ini diketahui sejak zaman sebelum mengenai tulisan. Menurut Bambang Budi Utomo dari Pusat Arkeolog Nasional, batu bergambar ini ramai dikunjungi oleh kalangan orang Tionghoa. Pengunjung lainnya adalah para peneliti dari Pusat Arkeolog Nasional di Jakarta.

     

    b.   Makam  Pangeran Jaya Laksana dan Jaya Kusuma  di Dusun Beram.

          Makam keramat yang oleh masyarakat setempat diberi nama makam Pangeran Jaya Laksana, terletak di Dusun Beram, Desa Sukaramai, Kecamatan Laur, Kabupaten Ketapang. Makam tersebut diduga merupakan menhir, yaitu perkuburan masyarakat purbakala yang bisa jadi merupakan kuburan dari batu, yang merupakan ciri dari makam di zaman kebudayaan megalithikum (kebudayaan batu). Kebudayaan megalithikum adalah kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar yang muncul sejak zaman Neolithikum dan berkembang pesat pada zaman logam. Menurut Von Heine Geldern, kebudayaan megalithikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang, yaitu Megalith Tua dan Megalith Muda. Megalith Tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolithikum (2500-1500 SM), dibawa oleh pendukung Kebudayaan Kapak Persegi (Proto Melayu). Contoh bangunan megalithikum adalah menhir, punden berundak-undak, dan arca-arca Statis. Sedangkan Megalith Muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu (1000-100 SM), dibawa oleh pendukung Kebudayaan Dongson (Deutro Melayu). Makam Pangeran Jaya Laksana dilihat dari gambarnya memang mirip dengan menhir, yaitu batu bengkok yang merupakan tanda dari kuburan purbakala di zaman batu. Meski survei tersebut bukan dilakukan oleh ahlinya, yaitu ahli dari bidang arkeologi, namun informasi yang didapat selama ini bisa dijadikan sebagai petunjuk awal untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Menhir juga disebut batu tegak, dimana batu-batunya didirikan dalam keadaan menegak. Batu-batu besar yang didirikan seperti tiang atau tugu biasanya disebut menhir. Menhir didirikan sebagai tempat pemujaan, kuburan atau tanda peringatan untuk memperingati roh leluhur. Hanya saja, di Kecamatan Laur ini batunya agak kecil, mungkin saja karena kondisi alam yang sulit mencari batu besar. Di kawasan sekitar juga terdapat batu nisan yang terbuat dari kayu belian yang kondisinya sudah memprihatinkan. Bersyukur, keberadaan keramat yang dikenal dengan nama makam Pangeran Jaya Kusuma ini masih dipelihara masyarakat, karena dianggap sebagai peninggalan nenak moyang yang dikeramatkan.

     

    c.   Nisan kuno mirip Troloyo di makam Keramat Tujuh dan Keramat Sembilan.

          Di nisan Keramat Tujuh yang terletak di Kelurahan Mulia Kerta, tertulis tahun 1363 Saka atau 1441 Masehi. Nisan yang terbuat dari batu andesit itu juga berhuruf Arab, sehingga dapat dipastikan nisan tersebut adalah nisan Muslim. Selain nisan yang bertahun 1363 Saka, pada nisan yang lain diperkirakan umurnya lebih tua dari 1441 M. Terdapat pula nisan yang menggambarkan bunga teratai. Selain itu dua nisan yang lain tertuliskan tahun saka yang tidak jelas terlihat. Tiga digit tahun tersebut dapat dibaca, sedangkan digit ke empat berhuruf bunga. Dari tiga digit itu diketahui huruf Saka 134, dan satu huruf terakhir tidak jelas. Sedangkan nisan yang ada di Keramat Sembilan bertarikh lebih tua, yaitu tahun 1418 M. Banyak jenis dan ragamnya menunjukkan zaman dan budaya yang berbeda . Dari nisan di Keramat Tujuh yang ditinjau langsung Balai Arkelogi Banjarmasin itu diketahui Islam sudah masuk ke Ketapang, tetapi masih dipengaruhi perabadan Hindu.  Dari bentuk nisan, diperkirakan pada abad terakhir Majapahit. Dari pecahan keramik lokasi pura maupun tarikh tahun di nisan, diperkirakan Islam sudah berkembang di Ketapang pada abad ke-14 sampai  ke-15.

    d.      Penemuan keramik dan benda-benda sejarah.

          Di komplek pemakaman Astana Pangeran Iranata yang terdapat di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang —selain terdapat candi—  ditemukan pecahan keramik dari berbagai negara mulai dari   Thiland, Vietnam, Eropa dan Cina. Dari kumpulan tersebut, yang paling banyak ditemukan adalah keramik  Cina dari zaman Dinasti Yuan abad ke-14 dan ke-15. Pecahan keramik dan gerabah ini cukup banyak jumlah dan jenisnya. Di antaranya berfungsi untuk upacara adat, tempat hidangan, sampai dengan tempat penyimpanan air raksa. Potensi keramik di bawah air juga cukup besar mengingat Selat Karimata merupakan lintasan lalu lintas pelayaran pada abad lalu. Penemuan keramik ini merupakan wujud adanya peradaban yang tinggi dan hubungan yang lancar dengan dunia luar.

     

    e.       Peninggalan kerajaaan Indralaya di Kecamatan Sandai berupa makam.

    Bukti kejayaan Islam di Indralaya sampai sekarang masih bisa dilihat. Komplek pemakaman Muslim tertua di Ketapang ditemukan di tempat ini. Di komplek pemakaman Muslim ini juga terdapat makam Sultan Zainudin yang berkuasa di Tanjungpura dan  makam ibunda Sultan Abdurrahman Al-Qadrie. Selain Kerajaan Tanjungpura, peninggalan Kerajaan Kartapura di Tanah Merah pun terlihat disini. Peninggalan Kerajaan Kartapura itu  ditandai adanya pemakaman kuno, yakni makam Ratu Pano. Menurut Catatan Gusti Iswadi, S.Sos (dalam buku “Pesona Tanah Kayong, Kerajaan Tanjung Pura dalam Perspektif Sejarah”) disebutkan bahwa dari negeri baru Kerajaan Tanjung Pura berpindah ke Sukadana. Kemudian pindah lagi ke Sungai Matan (sekarang di Kecamatan Simpang Hilir). Dan semasa pemerintahan Raja Muhamamad Zainudin, sekitar tahun 1637, pindah lagi ke Indralaya. Indralaya adalah nama dari satu tempat di Sungai Puye anak Sungai Pawan (sekarang di Kecamatan Sandai). Kemudian pindah lagi ke Karta Pura di Desa Tanah Merah, Kecamatan Nanga Tayab. Kemudian baru ke Desa Tanjungpura (sekarang di Kecamatan Muara Pawan), dan terakhir pindah lagi ke Muliakarta di Keraton Muhammad Saunan yang ada sekarang. Pindahnya kerajaan Indralaya dari Sandai ke Kartapura di Tanah Merah, karena sebelumnya terjadi keretakan di antara ketiga putra Sultan Muhammad Zainudin yang saling memperebutkan tahta kerajaan. Perselisihan tersebut beruntung dapat ditengahi oleh Ompu Daeng Manambon. Dari hasil kesepakatan tersebut dibentuk kerajaan baru yang bernama Kartapura yang berkedudukan di Tanah Merah (sekarang Desa Sungai Kelik) dengan mengangkat Pangeran Mangkurat anak pertama Sultan Muhammad Zainudin. Sedangkan anak Sultan Muhamad Zainudin yang bernama Pangeran Agung menjadi Penembahan Kerajaan Simpang. Menurut beberapa catatan sejarah, Kerajaan Katartapura diyakini berada di Dusun Tanah Merah, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayab. Bukti ini diperkuat lagi dengan adanya situs makam kuno yang berlokasi di Muara Kayong dan di Dusun Tanah Merah Kecamatan Nanga Tayab. Di Tanah Merah ini juga hidup ulama besar dari Arab Sayid Husein dan Habib Husein. Habib Husein kemudian menikah di Tanah Merah dan mempunyai anak bernama Syarif Abdurahman yang kelak menjadi Sultan Pontianak. Melihat keadaan Dusun Tanah Merah yang ada sekarang, kita mungkin tidak akan percaya bahwa di dusun kecil ini pernah berdiri Kerajaan Kartapura yang telah melahirkan raja-raja di Asia. Jejak-jejak Kerajaan Kartapura ini mungkin akan lebih terungkap bila kita terus menggali kejayaan nenak moyang kita dulu. 

    f.    Kraton GM Saunan.

    Keberadaan Keraton GM Saunan tak hanya merupakan warisan benda budaya dan sejarah saja, tetapi keberadaan keraton pada waktu lalu merupakan contoh bagaimana kehidupan yang multikultur terwujud pada zaman dulu. Kehidupan yang akrab antara sesama suku sering ditampilkan pada kegiatan keraton, terutama pada acara adat dan kehidupan sehari hari. Selain itu ada juga peninggalan warisan peninggalan budaya dan sejarah yang berupa nilai nilai, baik itu nilai seni maupun budaya. Peninggalan ini bernilai cukup tinggi dan khas daerah, beberapa di antaranya adalah:

    a.      Syair Gulung.

    Syair gulung merupakan salah satu warisan budaya yang berbentuk sastra yang populer dilantunkan pada saat upacara sunatan, perkawinan maupun upacara resmi. Isi syair gulung ini dibuat situasional, artinya disesuaikan dengan keadaan atau situasi pada saat audien berada, sehingga kadang-kadang dibuatnya juga mendadak. Hal itu untuk menjadikan syair ini menjadi hidup, komunikatif dan mudah dicerna. Menurut seniman syair gulung M. Dardi D.Has, dulunya syair gulung dibuat untuk menyebarkan syiar agama, juga memberikan nasehat nasehat dan sanjungan maupun kritik kepada penguasa. Meskipun kritik itu cukup pedas, tetapi karena dibawakan secara santun ternyata tidak menjadikan orang yang dikritik marah. Bait syair gulung yang komunikatif dan mudah dimengerti oleh para audien menjadikan seni tradisonal masyarakat Kayong ini mudah dicerna, sehingga setiap menyelesaikan satu bait selalu mendapat aplus riuh rendah dari para penonton. Isinya yang situasional dan aktual menjadikan materi dari syair ini cukup menggugah sekaligus menghibur. Di Kantor Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang, seni syair gulung asal Ketapang tercatat sebagai media tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk promosi wisata, pengembangan budaya, menyosialisasikan kebijakan pemerintah, termasuk juga kritik dan saran-saran kepada pemerintah. Apalagi di Ketapang syiar gulung sudah merakyat, sehingga setiap ada acara perkawinan dan pesta-pesta lain selalu menghadirkan syair gulung. Ini adalah salah satu media tradisional yang perlu terus digali dan dikembangkan, karena merupakan bagian dari kearifan budaya lokal yang baik bagi masyarakat Ketapang.

     

    b.      Hadrah.

    Hadrah merupakan seni budaya yang ada di masyarakat. Seni ini masuk ke Kerajaan Tanjungpura seiring masuknya penyebaran agama Islam yang tercatat sudah ada di Ketapang sejak abad ke-15. Seni menabuh terbang, sambil menyanyikan lagu-lagu Islami itu, tetap menjadi bagian penting warga Ketapang. Dalam setiap acara perkawinan atau hajatan lain, masyarakat Ketapang seakan wajib menampilkan kesenian tersebut. Seni hadrah tidak sekadar menjaga warisan nenek moyang,  tetapi kelompok-kelompok hadrah ini pun mampu menampilkan identitas diri dan kelestarian warisan leluhurnya. 

    c.       Pantuan memuar penyengat.

          Pantun memuar penyengat menjadi salah satu warisan satra yang unik. Pantun ini disebut memuar penyengat, karena syairnya berisi dendangan pantun mantera yang dilantunkan oleh para pemuar atau orang pengambil madu. Bait demi bait, ketika pantun itu dilantunkan akan disambut tepuk tangan penonton. Karena pantun atau syair tersebut memang benar sungguh indah. Itulah sisa-sisa tradisi lisan seni bertutur yang ada pada suku Melayu Ketapang. Seni bertutur merujuk kepada penyampaian bahan budaya melalui sebutan lisan, dan telah lama dikatakan sebagai gambaran cerita rakyat. Penyampaian tradisi ini berbentuk perantaraan lisan. Inilah salah satu cara masyarakat menyampaikan sejarah lisan, kesusasteraan, perundangan dan pengetahuan lain menyeberangi generasi tanpa sistem tulisan. Untuk itu dalam filosofinya, karya sastra yang dibangun dalam tradisi lisan suatu komunitas mengambarkan kekhususan dalam berkarya sastra. Bosman (52) adalah pelantun syair memuar penyengat yang memang sehari-harinya bekerja sebagai pengambil madu dari lebah hutan ganas. Mengambil madu penyengat lebah sering juga disebut mengambil lalau yang dibiarkan sebagai tempat lebah bersarang. Beberapa contoh pohon lalau itu antara lain pohon rengas, pohon bungur, pohon benuwang, cempedak air, dan pohon tualang.  Di Kalimantan, jenis pohon tapang atau pohon lebah, tingginya bisa mencapai 50 meter. Ada beberapa tantangan yang harus diatasi oleh seorang pengambil madu lebah hutan, yaitu mengatasi ganasnya sengatan lebah yang ganas dan memanjat pohon yang tinggi dengan jantak atau alat pemanjat. Apabila bekerja pada malam hari, bait-bait pantun ini dilantunkan untuk menghalau sunyi dan menghilangkan rasa takut. Syair-syair yang dilantunkan berisi upaya untuk mengatasi tantangan dalam pengambilan madu. Selain itu juga berisi pemujaan terhadap alam. Madu lebah merupakan kepunyaan Sang Pencipta alam semesta, oleh karena itu sebelum mengambil madu ada syair untuk meminta. Dan akhir syair berisi ucapan terima kasih atas rezeki yang diberikan alam dan Tuhan kepadanya. 

    d.      Budaya bekaluk,  gotong royong di masyarakat nelayan.

    Prosesi bekaluk adalah potret salah suatu tradisi adat yang mempunyai ciri kegotongroyongan. Ritual adat yang dipimpin oleh dukun kampung ini sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat di kawasan pesesir Kabupaten Ketapang. Beberapa desa nelayan seperti Sungai Awan, Sungai Awan Kiri, Tempurrukan dan Kuala Tolak, masih melaksanakan ritual bekaluk saat akan menancapkan alat tangkap tradional (belat) yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Upacara ini biasanya dilakukan secara bergiliran, bisa sampai satu bulan lamanya, tergantung banyaknya nelayan yang punya belat. Waktunya antara bulan Mei sampai bulan Juli, saat waktu yang cocok untuk memasang belat, karena saat tersebut laut teduh dan gelombang tidak seberapa. Tradisi ini muncul di kalangan para nelayan yang mengandalkan mata pencarian dari sektor perikanan,  khususnya penangkapan ikan di laut. Budaya bekaluk adalah merupakan budaya gotong royong yang sekarang masih dipegang teguh oleh para nelayan yang menangkap ikan dengan alat tangkap belat. Alat tangkap belat yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan ini memerlukan banyak orang atau tenaga yang banyak untuk mengoperasikannya. Mulai dari menganyam belat, mengangkut bambu melalui sungai, menancapkan tiang belat di laut, hingga kegiatan ritual doa meminta agar usahanya disertai oleh Yang Maha Kuasa. Prosesi dimulai dari kegiatan gotong royong mengoperasikan belat, dilanjutkan dengan selamatan. Kemudian di acara terakhir, para peserta gotong royong ini diberi kesempatan untuk mencedok ikan (mengambil ikan) dari hasil tangkapan pertama, sebagai hadiah bagi mereka. Hasil tangkapan pertama ini juga sering dimakan bersama di laut sebagai wujud rasa syukur dan bergembira atas rezeki yang diberikan. Nilai tradisi ini perlu terus dilestarikan, karena mempunyai nilai-nilai yang baik. Mulai dari membangun semangat gotong royong dan semangat kebaharian. Selain itu ritual adat ini juga sangat cocok menjadi daya tarik bagi atraksi pariwisata bahari. Prosesi yang dimulai dari mengangkut belat di sungai menuju ke laut ini juga mengajarkan bahwa sebelum kita mengarungi bahtera yang lebih luas dan dalam, terlebih dahulu kita melalui sungai yang kecil. Ini makna yang terkandung dari ritual bekalu. Alat tangkap belat ini mengandalkan bahan-bahan dari bambu, rotan, nibung dan akar paku sebagai pengikat. 

    e.       Budaya penghargaan kepada tamu.

    Suku Dayak terkenal memiliki keramahan yang tinggi dalam menghargai tamu. Ada tradisi ”Temuai diberi makan, Niaga diberi beras”. Artinya, bagi warga yang seadat diberi makan nasi, bagi tamu yang berlainan adat diberi beras untuk dipersilakan dimasak sendiri. Tradisi ini merupakan salah satu ciri pergaulan yang multikultur dengan menjunjung tinggi  keberadaan tamu.

     

    f.        Budaya Jorong. 

          Budaya tanam padi lahan kering di Ketapang dapat dicontohkan di salah satu Desa Pedalaman Kabupeten Ketapang, yaitu Desa Sekukun, Kecamatan Hulu Sungai. Desa ini hanya dapat dilalui dengan kendaraan air, dengan riam-riamnya yang deras pada musim kemarau. Desa Sekukun boleh jadi merupakan sisa peradaban agraris yang ada. Masyarakat Desa Sekukun sudah mengenal budaya agraris dengan mengandalkan mata pencarian di sektor pertanian. Desa ini selalu surplus bahan pangan, meskipun letaknya terisolir nun jauh di pedalaman. Walaupun berusaha tani dengan cara sederhana, yaitu dengan teknik beladang, tetapi karena bahan pangan pokok berupa padi menjadi “semangat hidup" masyarakat Desa Sekukun, maka sistim ketahanan pangan dengan selalu menyediakan padi di lumbung atau jorong adalah suatu keharusan. Masing-masing rumah memiliki jorong atau lumbung padi. Ini merupakan kewajiban secara adat masyarakat Desa Sekukun untuk menyediakan bahan pangan secara aman. Hal ini didorong sulitnya transportasi, karena ketiadaan jalan darat. Sementara jalan sungai hanya dapat dilalui waktu air banyak atau musim hujan. Pada musim kemarau di sungai banyak batu-batu dan riam, sehingga hanya sampan kecil saja yang dapat melalui daerah ini. Karena itu menjaga sistim keamanan pangan, dengan selalu menyediakan bahan pangan di jorong merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat desa ini. Selain menjaga ketahanan pangan masyarakat, dengan menempatkan padi di jurong juga memberikan penghormatan tertinggi pada padi "si dewi Sri" itulah salah satu maknanya

     

    g.      Budaya Jurukan di masyarakat pertanian.

          Warisan budaya luhur berupa gotong royong  juga terdapat  pada komunitas para petani padi. Adat jurukan atau gotong royong masih lekat pada kegiatan membersihakan saluran, mengolah sawah, menanam dan panen, masih sering dilakukan di desa-desa. Sementara di luar mata pencarian, pendirian rumah, dan pendirian masjid, gotong royang membersihkan jalan masih menjadi kegiatan yang dilakukan secara bersama- sama. Budaya gotong royong yang asli dan benar adalah budaya bekerja sama menyumbangkan apa yang menjadi kelebihannya/keungulannya untuk disumbangkan kepada kelompok bisa berupa materi, pikiran, waktu, ataupun tenaga

    h.      Sakak pada masyarakat Madura.

    Akulturasi budaya juga terjadi pada masyarakat Melayu dan Madura di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Para petani begitu lekat dengan sakak, yaitu alat untuk membajak yang dibawa oleh suku Madura pada waktu bertransmigrasi ke Kabupaten Ketapang. Sekarang, di kawasan ini menggunakan teknologi pengolahan tanah dengan budaya sakak. Baik teknologi maupun istilah yang digunakan selalu menggunakan istilah Madura, bahkan orang Jawa yang teknologi pengolahan tanahnya lebih maju pun meniru teknologi sakak ini.                                                  

    4.      Memanfaatkan Potensi Warisan Budaya dan Sejarah di Kabupaten Ketapang

    Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) Gagasan, ide, kumpulan ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba, atau disentuh. (2) Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya, menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. (3) Artefak adalah wujud kebudayaan fisik  yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan. 

    Sedangkan warisan budaya (cultural heritage) menurut Davidson (1991:2) diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa. Pemerintah Kabupaten Ketapang menjadikan warisan budaya sebagai potensi untuk membangun daerah. Kekayaan dan keragaman budaya serta tradisi tersebut sangat luar biasa. Jika kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu dapat dikelola dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin akan mebangkitkan pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan pembangunan daerah.

    Warisan budaya dalam bentuk gagasan, mengandung kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Sebagai contoh seni sastra berupa syair gulung,  sistem budaya gotong royong yang disebut bekalu, mekanisme ketahanan pangan yang tercermin dari budaya jorong, dan akulturasi budaya melalui alat pertanian yang disebut sakak. Upaya penggalian benda sejarah berbentuk benda atau artefak, selain berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata, juga merupakan warisan budaya yang dapat menjadi motivasi pengukuhan jati diri masyarakat.  Upaya pengembangan kebudayaan Indonesia tersebut dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, menepati janji, toleransi, membiasakan hidup bersih, dan kemauan menuntut ilmu kapan dan di manapun juga. Diharapkan, generasi muda dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan berpedoman pada kebudayaan Indonesia, karena adanya upaya penanaman minat sejak dini pada kebudayaan daerah Indonesia, serta kesempatan untuk mempelajari dan mengenali kebudayaan daerah Indonesia.

     

    5.      Kesimpulan.

    Pembangunan kebudayaan menjadi penting, karena masa lalu dapat memotivasi masyarakat untuk maju. Kebudayaan itu bersifat dinamis, berkembang sejalan dengan perkembangan pola pikir masyarakatnya. Jika cara pandang masyarakat berubah, maka secara otomatis perubahan itu akan berpengaruh langsung kepada kebudayaannya, karena semua yang dilakukan oleh manusia merupakan hasil daya cipta masyarakat itu sendiri. Warisan budaya merupakan salah satu produk yang mampu bersaing (competitive), apakah itu keanekaragaman budaya maupun biodiversity. Upaya penggalian warisan budaya dilakukan untuk memanfaatkan warisan budaya tersebut, sekaligus untuk melestarikannnya.

     

    Daftar Pustaka 

    Agus Dono Karmadi, 2007.   Budaya lokal sebagai warisan budaya dan upaya pelestarian. Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Provinsi Jawa Tengah.

     

    Agus, Sarjono. 2008.  Melindungi warisan sejarah  http://www.bksnt-jogja.com/bpsnt/ download/Budaya_Lokal-Agus.pdf.

     

    Ketapang.go.id. 1986. Kumpulan Arsip berita di www. Ketapang.go.id (situs resmi pemerintah kabupaten Ketapang)

     

    Sudarto,Yudo. 2007. Catatan Kerajaan Tanjungpura Communities and Law. http.www.yudosudarto.blogspot.com.

     

    Damanik, Erond Litno 2008. Bukan pergeseran tetapi inovasi kebudayaan. Jakarta: Sinar Harapan.

     

    http://acehrecoveryforum.org/library/download.php?file=Bab%203%20PENGEMBANGAN%20KEBUDAYAAN%20YANG%20BERLANDASKAN%20PADA%20NILAI-NILAI%20LUHUR.pdf.

     

    Nalam, Arsin. 2007. Warisan budaya.  Jakarta

     

     

    * Disampaikan pada kegiatan Kongres Budaya Kalimantan Barat I, bertema “Identitas Budaya Kalimantan Barat dalam Masyarakat Majemuk”, diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, tanggal 24-27 Agustus 2008 di Hotel Orchardz Pontianak.

     

     

    IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS KEBANGSAAN*

     

    Oleh : Rousdy Said, SH., MS**

     

    Dalam buku “Di bawah Bendera Revolusi”, Bung Karno menyampaikan sebuah

    pesan sebagai berikut: “....entah bagaimana tercapainya “persatuan” itu, entah

    bagaimana rupanya “persatuan” itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke

    Indonesia Merdeka itu ialah “Kapal Persatuan” adanya....”

               

     

    Pendahuluan

    Pesan Bung Karno tersebut menegaskan tentang betapa pentingnya peran spirit kebangsaan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, untuk itu wacana kebangsaan merupakan persoalan yang sangat urgen bagi bangsa Indonesia. Di era otonomi daerah, persoalan kebangsaan seakan menjadi barang berkarat yang sudah tidak layak pakai. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Otonomi Daerah pada awal pemberlakuannya memberikan diskreasi kewenangan yang luas kepada daerah.

                Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa daerah mempunyai kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moderator dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

                Pasca pemberlakuan UU No. 22  Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Regulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berbagai produk UU tersebut ternyata tidak mampu membendung semangat-semangat primordialisme yang sudah terlanjur berkembang ke berbagai daerah. Berbagai wujud dari implementasi semangat primordialisme tersebut berkembang dalam ruang-ruang sempit yang berpotensi menimbulkan resistensi terhadap semangat kebangsaan. Berbagai isu strategis yang teridentifikasi dapat melemahkan spirit kebangsaan di daerah, antara lain :

    1.      Desentralisasi/Otonomi Daerah

    Secara filosofis, keberadaan Pemerintah Daerah dengan otonominya ditujukan untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu: tujuan politis dan tujuan administratif (Smith, 1983; Rondinelli, 1985; Maddick, 1963). Tujuan politis akan memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar menciptakan kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara (Untoro S. Mawardi). Perjanjian otonomi daerah yang diperkuat oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan disempurnakan lagi dengan UU No. 32 Tahun 2003 ternyata menimbulkan masalah. Pasal-pasal yang membuka peluang untuk melakukan pemekaran wilayah ternyata dimanfaatkan untuk mengkotak-kotak republik ini dalam sekat-sekat kecil yang dihuni oleh komunitas tertentu, sehingga tujuan pemekaran lebih disandarkan pada pembagian kekuasaan antar berbagai kelompok kepentingan.

    2.      Politisasi SARA

    Prosesi politik daerah yang memberikan ruang politik lebih luas terhadap partisipasi politik masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah merupakan lahan subur berkembangnya politik SARA. Dijadikannya SARA selaku komoditi politik secara tidak langsung akan membius kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaaan, kebersamaan dan pluralisme yang telah terbangun. Berbagai bentuk politisasi SARA tersebut biasanya muncul dalam momen-momen PILKADA yang termanifestasi dalam slogan putera daerah dan lain sebagainya.

    3.      Primordialisme

    Semangat kedaerahan dapat muncul dari dua sisi dalam waktu secara bersamaan. Sisi pertama muncul dari para elit daerah bersangkutan. Fenomena ini biasanya muncul dalam kasus-kasus perebutan sumber daya antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Klaim terhadap kepemilikan sumber daya tersebut seringkali menimbulkan pertikaian-pertikaian yang tidak sehat antara pusat vs daerah. Persoalan ini sebenarnya berawal dari persoalan sederhana yaitu tingginya ego politik masing-masing pihak terhadap pengelolaan sumber daya. Di tataran masyarakat terjadi dalam tataran yang lebih praktis yaitu perebutan posisi atau lapangan kerja maupun penguasaan sumber daya ekonomi. Kasus ini biasanya menyajikan isu atau pertarungan pendatang vs pribumi.

    4.      Perbatasan

    Kemiskinan dan terabaikannya pembangunan, khususnya yang terjadi begitu lama di sepanjang daerah perbatasan menimbulkan erosi kebangsaan yang akut di sepanjang perbatasan. Fenomena ini dapat terlihat dari tingginya interaksi masyarakat perbatasan dengan negara tetangga (Malaysia/Serawak). Contoh lain adalah sangat akrabnya masyarakat perbatasan dengan mata uang ringgit (mata uang Malaysia). Mereka cenderung menggunakan ringgit dalam melakukan transaksi karena akses ekonomi maupun mitra mereka yang sebagian besar warga negara Malaysia.

    5.      Revitalisasi Masyarakat Adat/Lokal

    Revitalisasi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang dilakukan oleh banyak kalangan harus disikapi secara bijak dan waspada. Di banyak daerah revitalisasi semacam ini justru melahirkan sebuah dominasi sosial budaya dari suatu komunitas terhadap komunitas lain. Di sisi lain, persoalan ini juga menimbulkan kerancuan hukum dalam masyarakat karena adanya resistensi terhadap penerapan hukum positif dan hukum adat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam era otonomi daerah banyak daerah dan komunitas yang membentuk Perda berdasarkan aliran tertentu, demikian juga dengan hukum adat.

    6.      Partai Lokal

    Wacana lain yang harus diwaspadai dalam konteks penguatan kapasitas kebangsaan adalah keberadaan partai lokal. Meski keberadaan partai lokal belum mendapat legitimasi secara politik (UU yang mengatur) namun wacana tersebut harus dikaji lebih komprehensif, karena selain kuatnya desakan dari berbagai kalangan untuk memberikan ruang terhadap pembentukan partai lokal, keberadaan partai lokal di Papua dan Aceh dapat menimbulkan motivasi politik yang tinggi dari daerah lain.

     

     

    * Disampaikan pada kegiatan Kelompok Diskusi Terfokus (FGD), bertema “Identifikasi Isu-Isu Strategis Kebangsaan”, diselenggarakan oleh Departemen Kebubudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, tanggal 3 Oktober 2006 di Pontianak.

     

    ** Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

     

    ** Yudo Sudarto adalah  Kepala Kantor Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Ketapang.

     

     

     

     

     

    Menempatkan Keraton dan Lembaga Adat sebagai Sumber Budaya

    Demi Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia*

     

    Dr. PgR. Mardan Adijaya

    (Kraton Amantubillah, Mempawah)

     

     

     

    Pendahuluan

    Pembangunan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia selama ini telah menjadikan bangsa ini mengalami berbagai kemajuan di segala bidang dalam sendi kehidupan masyarakatnya. Kemajuan yang terjadi juga berakibat pada perubahan sosial budaya masyarakat; pergeseran dari nilai tradisional menjadi modern. Hal ini ditandai dengan kebebasan dan kemudahan berkomunikasi dan transportasi dari tempat asalnya ketempat lain yang dikehendakinya. Derasnya arus pertukaran informasi dan perpindahan orang dan barang dari suatu tempat dan waktu berbeda, menyebabkan derasnya pula integrasi budaya satu dengan lainnya, yang berarti benturan budaya yang membawa pergeseran nilai budaya semakin kencang.

    Bagi bangsa kita, tujuan perubahan itu sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungannya. Modern yang dimaksudkan oleh bangsa kita bukan berarti menjadikan perubahan total kondisi sosial budaya lokal yang ada, dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lain dan jadi kurang beradab dibandingkan pada masa awal berdirinya bangsa ini. Namun yang diharapkan adalah pergeseran dari cara pengejawantahan budaya dalam sistem kemasyarakatan yang berlaku sesuai dengan zamannya, bukan pada nilai luhur yang sifatnya manusiawi dan religius yang sesuai dan sudah tertanam dalam jiwa bangsa ini.

    Melihat kondisi yang terjadi dalam masyarakat yang ada, terutama diperkotaan, sungguh menjadikan kita menjadi prihatin. Integrasi budaya dari luar yang ikut terbawa oleh pertukaran informasi dan tekonologi dari budaya luar, menjadikan bangsa ini hampir kehilangan jati dirinya. Akibatnya bukan menjadikan kita menjadi bangsa lain yang telah maju, tetapi hampir menjadi bangsa barbar. Ini semua adalah kekeliruan kita selama ini, karena pembangunan yang dilaksanakan hanya berorientasi pada masalah ekonomi dan kebendaan semata. Kita sangat lupa untuk membangun mental spiritual bangsa yang sebenarnya ada dalam setiap budaya lokal negara ini.

    GNOTHI SEAUTON adalah dua kata yang ditulis oleh para pendeta didepan candi Apollo di Delphi (Yunani), yang artinya ‘kenalilah dirimu’. Dua kata tadi memberi makna bahwa segala interaksi dan interdependensi kehidupan bermasyarakat yang terarah dan positif bermula dari kepahaman akan jati diri. Untuk mengenali diri, seseorang haruslah mengetahui dan mengenal sejarah tumbuh dan berkembangnya peradaban tempat dia dibesarkan. Termasuklah kesadaran akan adat istiadat (termasuk hukum adat) dalam masyarakatnya; atau secara umum dikatakan mengenal sosial budayanya.

                Apabila sesorang benar-benar memahami jati dirinya dan mampu menerapkannya dalam kehidupannya, maka jadilah dia sebagai insan kamil sejati diri; yang tegar dalam arus perubahan zaman yang telah berlangsung secara cepat dan global. Mereka akan tetap mampu melihat pertalian antara satu nilai luhur budaya yang satu dengan budaya lainnya. Hal ini sebagai saringan ampuh untuk mencegah masuknya pengaruh budaya lain yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Sebagai contoh bangsa Jepang dan Inggris, telah  mampu menjadi bangsa yang besar, namun tidak meninggalkan adat istiadat dan tradisi mereka. Mereka tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang dikandung dalam budayanya; bahkan budaya telah mereka jadikan faktor pendorong pembangunan dalam mencapai tujuan hidup diri maupun bangsanya.

    Majunya bangsa ini harus didorong oleh budaya, demikian yang telah disampaikan wapres jusuf Kalla dalam majalah Keris (vol.04/2007). Ini merupakan penegasan kembali bagi kita semua untuk kembali menjadikan budaya sebagai benteng ketahanan nasional, agar bangsa ini tidak lenyap dan carut marut akibat tidak mampu mengapresiasi budayanya sendiri. Budaya adalah sistem nilai yang tertanam dan dianut setiap manusia sejak lahir hingga ajalnya. Jadi budaya merupakan ‘ruh’ bagi manusia sebagai subjek maupun objek pembangunan. Ruh yang berasal dari nilai magis spiritual inilah yang dapat memberi kesan baik dan buruknya suatu perbuatan. Membudayanya tingkah laku yang tidak sejalan dengan norma kemanusian dan spiritual; seperti tindakan korupsi, tindakan asusila dan amoral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah akibat dari masyarakat/penguasa yang kehilangan jati diri. 

    Tujuan dari tulisan ini adalah sebagai setitik air penggugah rasa kesadaran dan kepedulian kita akan kekayaan budaya yang tersebar dalam kehidupan masyarakat dibumi Indonesia, yang telah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Dan juga memberikan sedikit gambaran tentang suka dukanya kraton-kraton di Indonesia yang tetap mencoba berperan dalam mengusung budaya adiluhung sebagai perekat bangsa. Diharapkan tulisan ini dijadikan bahan pemikiran/masukan bagi kita semua dalam upaya menumbuhkan kepekaan, kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian budaya lokal.

     

    Mengapa Harus Peduli Sejarah, Budaya dan Peradaban?

    Sejarah dan budaya adalah rangkaian kata yang berkait. Sejarah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari catatan kronologis dari kejadian-kejadian yang mempengaruhi suatu bangsa dan masyarakatnya, berdasarkan penelusuran kritis terhadap sumber materinya. Sejarah juga mencatat sebagian kejadian budaya; sebagian lainnya tercatat dalam tingkah  laku kehidupan dan ritual masyarakat praktisi budaya tersebut.

    Kebudayaan dimaknai sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai dan cara berlaku yang diimplementasikan sebagai adat kebiasaan bersama yang dimiliki dan diakui oleh suatu kelompok masyarakat seadat/selembaga.  Kebudayaan itu sendiri adalah dinamis, integratif dan adaptif, yang berkembang sesuai dengan kebutuhan fisik dan biologis masyarakat tertentu dalam lingkungannya. Jadi jelaslah dalam perjalanan sejarah suatu bangsa/kaum, sangat diwarnai oleh budaya yang dianutnya.

    Sejarah berkaitan erat dengan masyarakat yang beradab. Sejarah muncul dalam masyarakat yang beradab, yaitu masyarakat yang berbudaya manusiawi yang tidak bertentangan dengan fitrah penciptaannya. Sedangakan peradaban itu, termasuk didalamnya unsur: kreativitas, nilai, keberanian dan kejujuran. Dalam kreativitas ada nilai-nilai tertentu yang dikandung didalamnya. Peradaban itu sendiri berkaitan erat dengan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Didunia ini dikenal perkembangan peradaban manusia, dari kuno (ancient age), klasik (classical age), dan terus berkembang sampai saat ini menjadi peradaban informasi (information age). Ketika peradaban itu dirusak, maka nilai-nilai tertentu yang terkandung didalamnya juga ikut teraniaya. Bentuk perusakan yang sering terjadi adalah dengan menghancurkan atau melenyapkan sebagian atau seluruh situs, catatan dan warisan budaya dengan alasan pembangunan; dan hal itu sering terjadi didalam masyarakat kita. Bahkan melupakan tradisi budaya seperti ritual budaya, adalah salah satu bentuk perusakan peradaban yang sangat fatal.

    Penguasa/pemerintah yang berperadaban harus menghargai sejarah dan menciptakan kesadaran bersama dalam hal memahami dan melestarikan warisan budaya, demi kepentingan bangsa masa kini dan masa depan. Catatan dan peninggalan sejarah merupakan cahaya yang memberi petunjuk. Peristiwa, catatan dan benda sejarah untuk kepentingan masa depan; saat ini sejarah tidak dihargai karena tidak dimengerti. Memindahkan warisan budaya, apalagi melenyapkannya, merupakan bentuk rendahnya penghargaan terhadap sejarah dan jati diri bangsa.

                Tanpa memahami masa lampau kita seperti berjalan dalam kegelapan, tanpa tujuan. Tanpa kesadaran tentang gagasan masa lampau, kita kehilangan identitas. Padahal wawasan tentang identitas penting untuk mengetahui siapa diri kita, sehinggga dapat mewujudkan kondisi sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Sekali lagi yang perlu dicamkan adalah  kesadaran sejarah dan kesadaran kebersamaan hanya ada pada masyarakat yang beradab.

    Kita tidak ingin dalam pergaulan diantara bangsa-bangsa didunia ini dicap sebagai bangsa yang berperadaban ‘barbaric-modern’, yang hidupnya hanya mengandalkan instink hewani dalam kehidupan modern, yang menghalalkan segala cara dalam egoisme pencapaian tujuan hidup. Kita ingin kembali memiliki rasa malu yang bertumpu pada budaya adiluhung masyarakat kita; rasa malu kalau berlaku semena-mena, korupsi, tetapi bukan rasa malu untuk menjadi bangsa yang cinta dan sangat membela tanah airnya. Ini semua dapat kita wujudkan apabila kita (pemerintah dan segala komponen masyarakat) benar-benar sadar dan peduli dengan sejarah, dan perubahan budaya/ peradaban kita sendiri.

     

    Upaya Pelestarian, Pemahaman dan Pengejawantahan Budaya dan Warisan Budaya yang Masih Setengah Hati

    Rasanya kegiatan temu tokoh yang telah diprakarsai dengan baik dan maksimal oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak Wilayah Kerja Kalimantan, menggugah dan sekaligus memberikan harapan kembali kepada masyarakat, sebagai pertanda adanya kepedulian pemerintah sehubungan dengan kondisi  carut marut kehidupan kebangsaan kita saat ini. Pemerintah sangat menyadari bahwa kehidupan kebangsaan kita yang berperadaban adiluhung akan kembali tegak apabila kita sebagai bangsa sadar dan peduli terhdap warisan budaya, dalam arti fisik, ritual/aktivitas budaya maupun moral dan budipekerti yang dikandung dalam setiap budaya lokal yang terserak di dalam negeri ini.

    Hedonisme dalam kehidupan masyarakat dan pergeseran nilai luhur kebangsaan yang terjadi, memang telah menakutkan kita semua. Karena semua itu dapat memporak-porandakan  segenap sendi kehidupan masyarakat yang akhirnya berujung pada ‘social-unrest’ dan perpecahan bangsa. Terlalu banyak contoh dan cerita sedih akibat dari ketidak-sadaran dan ketidak-pedulian kita tentang sejarah dan pelestarian budaya yang merupakan ‘jiwa dan semangat’ kelompok penganutnya. Melemahnya semangat kebangsaan dan konflik etnis dan agama, adalah contoh yang paling gamblang. Menjawab Siapa yang seharusnya bertanggung jawab, tentunya tidak dapat saling melempar tanggung jawab. Kita semualah yang harus memulainya dengan kesadaran penuh dan bertanggung-jawab. Kita semualah yang harus menjaga eksistensi budaya sebagai jati diri bangsa. Dari pengalaman pahit yang telah dilalui oleh bangsa ini, serta langkah-langkah yang telah dimotori kraton nusantara maupun tokoh adat dan pemuka masyarakat, sampailah kita pada kesadaran betapa pelestarian adat budaya menjadi sangat penting; karena memang budayalah sebagai perekat bangsa yang bhineka ini.

    Saat ini telah banyak kembali kelompok-kelompok masyarakat yang kembali mengangkat budaya lokal dan ritualnya, dalam rangka mengisi kembali jiwa mereka yang mulai kosong (tentunya peran agama dan keyakinan adalah hal utama lainnya, yang diluar konteks pembahasan kita kali ini). Lembaga-lembaga adat kembali difungsikan pada setiap kelompok masyarakat. Acara ritual adat kembali dimunculkan yang melibatkan lintas etnis dan lintas agama/kepercayaan dalam masyarakat tempat adat-istiadat/budaya itu tumbuh dan berkembang. Dan penulis yakin secara analogis, bahwa majelis adat yang dibentuk didaerah ini yang bernuansa etnis, tentu bertujuan utama mengangkat nilai luhur budayanya, dan bukan lebih berbau politis yang dapat mempertajam perbedaan didalam masayarakat kalbar yang tidak mempunyai budaya dominan, tetapi budaya amalgamasi (percampuran).

    Selanjutnya penulis akan lebih banyak mengungkapkan fakta pada area budaya yang penulis geluti, yaitu budaya kraton. Bahwa kraton yang semulanya sebagai pusat pemerintahan maka tentulah juga sebagai pusat kebudayaan/peradaban pada zamannya. Sejak kerajaan/kesultanan di seluruh tanah air menyerahkan daerah swaparajanya, mulai saat itu, kraton sudah melepaskan status feodalnya (note: feodal berkaitan dengan kekuasaan). Yang masih tersisa adalah sebagian warisan budayanya yang juga hampir punah karena dilupakan para penguasa yang lupa/atau sengaja lupa akan jasa kraton-kraton yang turut mendukung tegaknya NKRI, dengan melebur diri dalam negara ini.

    Telah dicoba dibentuk budaya bangsa, yang sebenarnya menyalahi konsep BHINEKA TUNGGAL IKA, yang pada akhirnya tidak bisa terwujud. Seharusnya yang diwujudkan adalah BANGSA YANG BERBUDAYA, bukan budaya bangsa. Indonesia yang tersebar dalam beribu pulau, dengan beribu etnis, tentlah mempunyai beribu ragam budayanya yang luhur. Kenyataannya, perbedaan budaya itu menjadikah perekat antar etnis yang ada dibumi nusantara ini. Kesadaran akan kondisi inilah, membuat bangkitnya kraton senusantara untuk kembali mengangkat budayanya yang telah terbukti dapat merekatkan masyarakatnya.

    Kraton di Indonesia banyak yang masih melestarikan ritual dan warisan budayanya dengan mandiri dan terseok-seok. Hanya beberapa kraton besar terutama di jawa yang selalu didanai dan disusui oleh pemerintah dalam segala kegiatannya. Sebagian besar kraton diluar jawa, umumnya luput dari perhatian pemerintah pusat, dan yang lebih celaka lagi, kebanyakan diluputkan dari perhatian pemdanya masing-masing. Alasannya adalah sangat mengada-ada, takut kalau kraton kembali berkuasa seperti masa lalu. Hal itu adalah suatu kemustahilan, yang ada adalah penguasa tersebut takut kehilangan pamor politiknya, yang sebenarnya karena kesalahan sendiri dengan menggunakan cara-cara yang yang tidak populer dalam masa pemerintahannya. Banyak penguasa yang justru meniadakan bantuan kepada kraton atau lembaga adat yang dianggap tidak sejalan dengan keinginan pribadinya. Ini adalah bentuk  pengingkaran sejarah.

    Kenyataannya, karena merasa terpanggil untuk mengembalikan nilai luhur budaya dalam masyarakatnya, dengan dukungan krabat dan masyarakat pendukungnya, akhirnya beberapa kraton masih mampu bertahan menempatkan diri sebagai simpul sosio-kultural masyarakatnya,  sebagai benteng ketahanan budaya. Kraton terus menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai luhur budaya, adat dan tradisi kraton yang pada dasarnya budaya masyarakatnya. Sebagian kraton lainnya tenggelam meninggalkan puing-puing warisan budaya. Inilah cerita nyata tentang ‘survival’ dari kraton-kraton yang ada ditanah air.

    Dari banyak kejadian sosial kemasyarakatan, kraton ternyata masih dibutuhkan oleh masyarakat, namun karena kurangnya kepedulian dari sebagian penguasa, maka kondisinya semakin terpuruk. Sehingga peran kraton tidak maksimal sebagai fungsi budaya dan pariwisata. Dari pengalaman tersebut, maka kraton-kraton senusantara sadar akan perlu adanya PAYUNG HUKUM yang menjamin kelanggengan budaya lokal sebagai pilar utama ketahanan Nasional. Suka atau tidak suka, kenyataannya telah diakui oleh masyarakat dan pemerintah bahwa peran sebagian kraton dalam mengangkat nilai-nilai budaya, mampu  memberikan kekuatan pendorong bagi semangat berbangsa dan bernegara dalam masyarakat. Karena ritual budaya memberikan semangat religius magis/sakral yang tumbuhnya sejak berabad-abad lalu, sejak zaman kerajaan tempo dulu.

    Ke depan, kraton-kraton berharap bersama pemerintah dan masyarakat untuk tidak setengah hati lagi, secara sadar (tanpa rasa saling curiga) dan peduli mengangkat dan menunjukkan citra positif dalam pandangan mata masyarakat dunia tentang budaya luhur bangsa Indonesia yang berperadaban adlihung, dengan dimulainya langkah melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang ada di kraton maupun lembaga adat. Langkah kongkrit yang diharapkan seperti mengembalikan hak adat/ulayat yang berkaitan dengan warisan budaya dan ritual budaya, harus tetap berada dalam otoritas masyarakat adatnya; seperti situs budaya, tembawang dan sungai tempat upacara adat, dan tentunya memberikan dukungan finansial yang seharusnya diberikan.

     

    Penutup

    Budaya diberbagai belahan dunia ternyata mampu memberikan ruh,jiwa dan semangat membangun bagi bangsa penganutnya, tanpa harus meninggalkan nilai luhur yang dikandung didalamnya. Bangsa yang berbudaya tersebut ternyata sangat memahami sejarah dan peradaban tempat budaya itu tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi lentera/suluh bagi bangsanya untuk menapak masa kini ke masa depan yang lebih baik.

    Upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya dan ritual budaya yang saat ini kembali dikumandangkan pemerintah Indonesia, haruslah direncanakan dan dilakukan bersama-sama pelaku budaya lokalnya, dengan komitmen penuh demi kepentingan NKRI, tanpa harus ada kecurigaan motif politik  yang tidak beralasan.

    Kraton dan lembaga adat  di Indonesia yang sangat bhineka, adalah sumber-sumber utama budaya dan pariwisata negeri ini. Keberadaan dan kegiatannya yang sangat dipanuti dan diakui oleh masyarakatnya, merupakan modal dasar bagi negara untuk memacu kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Namun upaya maksimalisasi kegiatan budayanya, memerlukan payung hukum yang jelas dan berkeadilan.

     

    Bahan Bacaan

     

    INE. 2005. Penguasa harus hargai sejarah: pemerintah perlu paham pentingnya peradaban. Kompas, Jumat 12 Agustus 2005.

     

    Kalla, M.J. 2007. Majunya bangsa ini harus didorong oleh budaya. Keris Vol 07-08/2007. pp 38-42.

     

    Lugito, H. 2002. Tak kesultanan hilang di zaman. Gatra, Ed.Khusus no 03 tahun IX.

             Pp 16-21.

     

    M. Umberan, S. Batuallo, Asnaini, K. Bukit. 1996. Wujud, arti dan fungsi puncak-puncak kebudayaan lama dan asli di daerah Kalimantan Barat. Depdikbud, Kalbar. 101p.

    Suseno, F.M. 2007. Siapa bilang orang Indonesia lembek? Keris Vol 04/2007.  pp 32-35.

    The new encyclopaedia Britannica. 1994. Chicago, USA.

     

    * Disampaikan pada kegiatan Temu Tokoh, bertema “Upaya Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Pelestarian Warisan Budaya”, yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, tanggal 31 Oktober -1 November 2007 di Hotel Kini Pontianak.

     

     

     

     

     

     

     

    Menurut Anda Bagaimana Tampilan Website ini?
     
    Baik
    Cukup Baik
    Kurang Baik
    Buruk
    Tampilkan Hasil Polling

    Pengunjung

    Buku Tamu